PANDEGLANG – Ada yang berbeda dalam postur APBD Pandeglang tahun ini. Hal tersebut seiring dengan dialokasikannya dana tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk para pejabat sebesar Rp100 miliar.

Selain para pejabat, dari anggaran itu juga dialokasikan anggaran untuk pegawai fungsional umum atau staf. Namun, nilainya tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan para pemilik kebijakan mulai dari pejabat eselon IV/b hingga II/a.

Berdasarkan informasi yang didapat, kebijakan itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Pandeglang Nomor 841/Kep.64-Huk/2018 tertanggal 18 Januari 2018.

Dalam surat ini, diuraikan besaran uang yang akan diterima oleh para pejabat per bulan bervariasi mulai dari Rp2,6 juta hingga Rp17,6 juta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Ramadani membenarkan adanya penambahan penghasilan atau TPP bagi para aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Hal itu, kata dia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah. Namun, Ramadani enggan memerinci pendapatan TPP yang akan didapat masing-masing pejabat. “Total anggarannya lebih dari Rp100 miliar untuk satu tahun,” katanya, kemarin.

Ramadani menerangkan, semua ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang tahun ini bakal menerima TPP dengan nominal yang berbeda-beda, tergantung pangkat dan jabatan yang bersangkutan. “Semua ASN dapat termasuk staf. Kalau untuk honorer, enggak karena bukan ASN. Besarannya berbeda antara ASN golongan I, II, III dan golongan IV. Jadi, antara eselon IV, III, dan eselon II masing-masing berbeda nilainya. Tapi, semuanya mendapatkan TPP,” katanya.

Menurut Ramadani, tujuan diberikannya TPP tersebut selain diatur dalam undang-undang, juga untuk meningkatkan kinerja para pegawai di semua organisasi perangkat daerah (OPD). “Tujuannya untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Harapannya, dengan adanya penambahan penghasilan itu, para pegawai lebih semangat dalam bekerja sehingga tugas yang diberikan bisa langsung dikerjakan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Fery Hasanudin mengklaim, pemberian TPP kepada para pegawai merupakan hasil kajian dan pembahasan yang matang. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan roda pemerintahan. “Tujuannya untuk menyeimbangkan dan memang sudah sepatutnya PNS (ASN) ada tambahan penghasilan, dana itu (TPP-red) sudah dikaji juga. Jadi, tidak semerta-merta, seenaknya kita berlakukan, sudah hasil analisa dengan IPB (Institut Pertanian Bogor),” katanya.

Fery menegaskan, alokasi dana TPP yang diberikan kepada para pegawai Pemkab itu berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2018. “Ya, anggarannya memang dari APBD tahun ini. Pemberian TPP ini agar para pegawai lebih gairah lagi dalam bekerja agar mereka tidak bekerja asal-asalan makanya kita berikan penambahan penghasilan itu,” katanya.

Ditanya soal adanya kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana akibat adanya potongan untuk dana TPP, Fery menjawab, tidak ada kegiatan pembangunan yang terganggu. Soalnya, dana yang digunakan untuk pemberian TPP tersebut berasal dari kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat. “Ya, memang banyak dana yang dipangkas. Tapi, hal itu tidak memengaruhi karena kegiatan yang tidak penting kita delete (hapus-red), dan belanja daerah dari APBD kita hanya 48 persen,” katanya seraya menambahkan, pegawai yang kinerjanya tidak meningkat bakal diberikan sanksi. (Adib F/RBG)