SERANG – Menjadi penyelenggara pemilu tidak mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Kendati begitu, bukan berarti aparatur sipil negara (ASN) tidak diperbolehkan menjadi anggota KPU maupun Bawaslu.
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, keinginan sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai ASN untuk ikut berkompetisi menjadi anggota KPU di daerah tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hanya saja berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 2 Tahun 2018 tertanggal 15 Januari 2018, ketua dan anggota KPU Provinsi dan kabupaten kota yang berstatus ASN atau PNS harus mengajukan pemberhentian sementara.
Dengan adanya pemberhentian sementara sebagai PNS, otomatis gaji pokok dan tunjangan keluarga juga dihentikan selama menjabat sebagai ketua atau anggota KPU Provinsi atau kabupaten kota. “Jadi, ASN mendaftar calon anggota KPU Banten diperbolehkan, tapi harus izin dari atasannya. Dan kalau terpilih, harus berhenti sementara dari PNS-nya,” kata Agus kepada Radar Banten, Minggu (18/2).
Seperti diketahui, sejak 12 Februari, tim seleksi calon anggota KPU Banten periode 2018-2023 sudah membuka masa pendaftaran. Sesuai UU 7 Tahun 2017 diatur jumlah komisioner KPU untuk Provinsi Banten bertambah dari lima menjadi tujuh orang. Penambahan jumlah komisioner di daerah ini didasari dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan luas wilayah administrasi.
Agus menambahkan, tidak ada aturan yang menghambat ASN menjadi anggota KPU. Yang ada ASN-nya hanya cuti di luar tanggungan negara.
“Jadi, atasan ASN-nya harus tahu jelas tentang aturan ini agar tidak salah mengambil kebijakan. Sekali lagi tidak ada pemecatan atau pun pemberhentian total. Meski sudah menjabat sebagai anggota KPU, status ASN tetap melekat. Namun, yang bersangkutan hanya menerima gaji sebagai anggota KPU saja,” tegasnya.
Berdasarkan data timsel calon anggota KPU Banten hingga akhir pekan kemarin, sudah ada 25 orang yang berminat menjadi anggota KPU Banten untuk lima tahun ke depan. Delapan orang yang mengambil formulir pendaftaran, bahkan sudah menyerahkan berkas lamarannya ke sekretariat timsel. “Semua yang telah mengambil formulir merupakan wajah baru dari delapan kabupaten kota. Wajah lama (anggota KPU Banten saat ini), belum ada yang mengambil formulir,” kata petugas sekretariat timsel calon anggota KPU Banten Adegono.
Kasubag SDM KPU Banten ini menambahkan, masih ada waktu hingga Rabu (21/2) bagi masyarakat Banten yang berminat jadi calon angggota KPU Banten. “Berkaca pada pendaftaran calon anggota KPU lima tahun lalu, penyerahan berkas lamaran biasanya baru ramai saat dua hari jelang penutupan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Timsel Calon Anggota KPU Banten Lili Romli mengatakan, perkembangan pendaftaran calon anggota KPU Banten sampai kemarin sudah lebih dari 18 orang yang mengambil formulir. “Kalau pengambilan formulir, bisa dari website KPU Banten, jadi enggak perlu datang ke sekretariat timsel. Lebih mudah juga kalau lewat website,” katanya.
Untuk pendaftaran, dibuka sejak 12 hingga 21 Februari mendatang. Melihat masih minimnya yang mendaftar calon anggota KPU Banten, Lili mengimbau masyarakat Banten agar segera mendaftar ke timsel. Jangan sampai masyarakat mendaftar saat injury time. Sebab, dalam proses pendaftarannya terdapat beberapa persyaratan yang memang membutuhkan waktu cukup lama. Misalnya, surat keterangan dari pengadilan negeri itu agak lama karena itu tahapannya sebelum ke surat pengadilan negeri dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kepolisan baru ke pengadilan. “Surat tersebut menyatakan bahwa pendaftar tidak pernah dihukum dengan ancaman lima tahun penjara. Kemudian juga bagi para ASN mereka pun perlu untuk meminta izin atau persetujuan dari atasannya sebelum melakukan pendaftaran,” ungkapnya.
Untuk sementara, lanjut Lili, timsel belum mengetahui latar belakang mereka yang mengambil formulir apakah PNS atau bukan. Sebab saat pengambilan formulir, timsel hanya diperbolehkan menanyakan nama dan asalnya saja. “Nanti setelah pendaftaran ditutup, bisa diketahui latar belakang semua pelamar,” jelasnya.
Dalam proses pendaftaran, Lili menargetkan pendaftar sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang mendaftar, akan semakin baik dan memberikan banyak pilihan dalam proses seleksi tersebut. “Minimal 49 orang dan maksimal 60 orang yang daftar. Kalau yang daftar kurang dari 49 orang, akan diperpanjang selama satu minggu. Kalau lebih dari 60 orang, akan diberlakukan seleksi untuk kemudian diambil 60 orang,” tegasnya. (Deni S/RBG)
