SERANG – Pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten Kota tidak sesuai target. Awalnya, Februari lalu ditarget bantuan tersebut sudah ditandatangani gubernur Banten Wahidin Halim dan kemudian dicairkan kepada pemerintah daerah.
“Hasil verifikasi kemarin ternyata masih ada kabupaten kota yang minta perubahan. Seharusnya Februari sudah dintandatangai pak gubernur, tapi ternyata per 28 Februari kemarin masih ada permintaan perubahan, nah ini problem,” kata Hudaya kepada awak media di Masjid Raya AlBantani KP3B, Jumat (2/3).
Dijelaskan Hudaya, agar tidak semakin jauh, saay ini pemerintah kabupaten kota sudah tidak bisa mengajukan perubahan usulan bantuan keuangan lagi.
Terkait peruntukan, dijelaskan Hudaya, sesuai arahan Gubernur Banten Wahidin Halim, anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menurutnya, bankeu tidak diperkenankan untuk pembiayaan diluar tiga hal tersebut. “Pencairannya sudah berbeda sejak tahun 2017, jadi sesuai dengan progres penyerapan masing-masing anggaran.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, setelah proses verifikasi oleh Bappeda selesai kemudian sudah keluar payung hukum terkait bantuan tersebut, BPKAD baru akan menyalurkan kepada pemerintah kabupaten kota.
“Mudah-mudahan bisa secepatnya. Ada pergib pencairannya bertahap supaya ada fungsi kontrol dari provinsi tentang pelaksanaannya gimana,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 ini mengalokasikan anggaran Bankeu untuk pemerintah kabupaten kota di Banten sebesar Rp 458 miliar atau tepatnya Rp 458.300.000.000.
Sebelum anggaran tersebut disalurkan, Pemprov Banten telah menyelesaikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan anggaran tersebut.
Dalam penyaluran Bankeu tahun ini terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud Nandy yaitu penyaluran Bankeu tahun anggaran ini tidak bersifat priodik, namun bergantung pada daya serap Pemkab dan Pemkot atas sebagian anggaran Bankeu yang sudah disalurkan.
“Dibagi empat termin, termin pertama 20 persen dari jumlah bantuan keuangan, termin dua 30 persen, termin tiga 30 persen, termin empat 20 persen. Nah jadi sekarang tidak per triwulan, kalau dulu kan per triwulan terserap atau tidak terserap disalurkan, sekarang kalau yang termin pertana sudah terserap pemkab dan pemkot melaporkan, termin selanjutnya akan dicairkan,” papar Nandy.
Pola seperti ini menurut Nandy dibuat agar pelaporan penyerapan anggaran Bankeu tidak mengalami kendala sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, Bakeu untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 65 miliar, Kabupaten Lebak Rp 78.300.000.000, Kabupaten Tangerang Rp 70 miliar, Kabupaten Serang Rp 90 miliar, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Kota Cilegon Rp 30 miliar, Kota Serang Rp 30 miliar, dan Kota Tangsel Rp 65 miliar. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
