SERANG – Pemprov Banten diminta untuk mengintegrasikan rencana program kesehatan gratis menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Hal itu lebih realistis untuk menanggapi surat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai program kesehatan gratis.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, jawaban Kemenkes sudah jelas bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang dikelola Pemprov Banten tidak ada rujukan hukumnya. Jadi, program pengobatan gratis pakai KTP yang digagas Pemprov itu diintegrasikan dalam program JKN. “Itu sudah jelas,” ujarnya kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Senin (5/3).
Menurut Asep, pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan. “Artinya, ya niat baik itu belum tentu baik kalau itu melanggar regulasi,” katanya.
Kata Asep, Pemprov melalui Dinas Kesehatan harus memikirkan ulang bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terkover BPJS termasuk masyarakat yang iurannya tersendat itu yang harus dikedepankan. Misalnya, dengan menghitung terlebih dulu database masyarakat miskin. “Bukan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memenuhi janji kampanye (pengobatan gratis-red). Jangan gengsi ke sana,” jelas politikus PDIP ini.
Mengenai sistem pembiayaan yang dinilai Pemprov relatif mahal ketimbang terkover BPJS, Asep mengatakan, seharusnya Pemprov tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Menurutnya, yang dilakukan Pemprov bertumpu pada pelayanan kesehatan masyarakat. “Semua niatan memang ke masyarakat. Cuma caranya jangan berdasarkan asumsi. Fokus saja kepada pelayanan masyarakat yang konkret jangan ribut soal jaminan. Kalau masyarakat mati duluan, mau ngomong apa?” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim mengatakan bahwa program kesehatan gratis merupakan tanggung jawab moral Pemprov Banten kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS dan harus tetap mendapatkan jaminan kesehatan. “Ini tanggung jawab sosial kita kepada rakyat Banten bukan soal kampanyenya. Harusnya (program kesehatan gratis-red) boleh,” katanya seusai menghadiri rapat evaluasi bulanan di kantor Bappeda Provinsi Banten.
Dijelaskan Wahidin, program kesehatan gratis membidik masyarakat Banten yang datang ke rumah sakit untuk berobat namun belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum dapat BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS, tapi masih ada yang belum terkover,” katanya.
Mengenai, surat dari Kemenkes yang menganjurkan agar Pemprov mengintegrasikan program kesehatan gratis dengan JKN, pria yang akrab disapa WH itu mengaku, Kemenkes menanggapi beda usulan kesehatan gratis ini. “Beda pendapat. Kita kan tetap mengintegrasikan hanya persoalannya yang belum BPJS mau diapain, kan begitu,” paparnya.
Kata dia, Pemprov Banten setiap tahun melalui APBD mengeluarkan dana untuk peserta BPJS, tapi masih ada yang belum terkover. Tahun ini dialokasikan sebesar Rp600 miliar. Ia mengaku, sebenarnya Pemprov membidik yang datang ke rumah sakit yang tidak punya BPJS, tapi harus tetap dilayani. “Kalau integrasi, kan soal konsepnya sama semua, juga antara jamkesda, jamkesmas, antara BPJS kan sama. Cuma sampai hari ini ada kewajiban warga, mereka yang enggak mampu bagaimana?” katanya.
Kata WH, saat ini Pemprov mau membantu masyarakat yang tidak punya BPJS. “Ada yang tidak selalu diatur kalau peraturan itu belum menyentuh ke masyarakat. Ada kewajiban pemda mau membantu yang enggak punya BPJS, kok enggak boleh. Di mana salahnya?” tandasnya. (Fauzan D/RBG)
