SERANG – Tindak lanjut dari hasil serap aspirasi (reses) yang dilakukan legislator Banten di daerah pemilihannya belum maksimal. Sebab, keluhan masyarakat masih berkutat pada persoalan yang sama. Keluhan tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar seperti infrastruktur dan kesehatan. Tak terkecuali, keluhan pada pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS yang dinilai belum optimal.
“Iya seperti kemarin (reses sebelumnya-red), aspirasi masyarakat masih seputar infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni usai melakukan reses di Kampung Bojot, Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (9/3).
Menurutnya, pada bidang kesehatan masyarakat paling banyak mengeluhkan soal pelayanan BPJS. “Ini juga yang membuat saya heran, padagal porgram ini digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, namun praktik dilapangan berbeda dari tujuan awal,” ujarnya.
Masyarakat, kata Nuraeni, seringkali dipersulit secara administrasi saat melakukan pemeriksaan dengan BPJS. Bahkan, ada beberapa kasus meski sudah mendapat BPJS tetap harus membayar pengobatan dengan jumlah yang cukup mahal.
“Kadang dipersulit dengan layanan rawat inap, kesulitan mendapatkan kamar dan penembusan obat lebih mahal. Ini kita akan panggil BPJS nya, sebenarnya apa persoalannya,” katanya.
Karenanya, politisi Demokrat ini menilai, akan lebih mudah jika program kesehatan gratis menggunakan KTP-el yang digulirkan Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten bisa direalisasikan. Selain lebih simpel, jaminan kepada masyarakat yang sakit lebih pasti tanpa harus mengurus administrasi yang berbelit. “Warga tadi juga menyampaikan kalau bisa layanan kesehatan gratis ini cukup menggunakan KTP saja, tidak ribet ngurus administrasinya,” ujar Nuraeni.
Terkait dengan pendidikan, Nuraeni menyebut, ada beberapa masalah yang disampaikan masyarakat. Di antaranya masih banyaknya pungutan kepada walimurid. “Selalu ada pungutan, untuk kewenangan SD dan SMP ada dikabupaten/kota, dan SMA/SMK ada di provinsi. Pemprov Banten sendiri sudah sangat tegas, bakan beberapa waktu lalu, Pak Gubernur sudah memberikan tindakan tegas ke salah satu kepala sekolah SMA di Kota Tangerang karena melakukan pungutan ke wali murid,” ujarnya.
Ketua RW setempat TB Makruf membenarkan masalah yang disampaikan warganya. Kata dia, infrastruktur di Desanya sangat buruk. Padahal, Desa tersebut merupakan perbatasan antara Kota Serang dengan Kabupaten Serang. “Kampung kita memang terlihat kumuh. Sudah kami sampaikan ke Pemkot Serang, tetapi sepertinya belum ada tanggapan,” ujaranya.
Selain itu, pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS dirasa kurang maksimal. Mulai dari penanganan awal sampai pemberian obat oleh tim
medis melalui perawat dirumah sakit dan klinik. “Pelayanannya tidak enak kalau warga berobat BPJS. Kami kadang masih bingung, apalagi ketika berobat rawat inap, kita harus menebus obat sendiri di apotek, karena obat di rumah sakit atau Puskesmas karena persediaannya sudah dabis. Juntrungnya pengobatan tidak gratis,” ujarnya.
Senada disampaikan Sobirin. ia mengaku, setiap tahun persoalan klasik selalu muncul. Mulai dari pelayanan BPJS, pembuatan KTP berbasis elektronik yang dirasakan masih berbelit-belit. “Warga terkadang kesulitan mengurus, dan tak sedikit belum memiliki KTP elektronik, alasannya blankonya belum ada. Padahal proses perekamannya sudah hampir satu tahun,” tambahnya. (Bayu Mulyana/coffendchococake@gmail.com)
