SERANG – Sebanyak 40 jenis izin yang dilayani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang sudah berbasis online. Hal itu sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghasilkan proses perizinan yang transparan dan akuntabel.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Samsuddin mengatakan, pihaknya sudah membuat surat pernyataan kepada KPK untuk mengintegrasikan sistem perizinan berbasis online. Tahun ini ditargetkan semua perizinan sudah beralih dari layanan manual ke online. “Dari 127 jenis perizinan dan non perizinan, sejak Januari hingga Maret tahun ini, sudah 40 jenis izin yang online,” ungkap Samsuddin kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Jalan Brigjen KH Syamun, Kota Serang, Rabu (14/3).
Dijelaskan Samsuddin, peralihan sistem perizinan online atas instruksi KPK. Pelayanan izin melalui sistem online dinilai akan menghasilkan proses perizinan yang transparan dan akuntabel. “Kami sudah membuat surat pernyataan untuk permintaan KPK itu,” katanya.
Meski demikian, Samsudin mengaku, pihaknya belum sempat meluncurkan 40 jenis perizinan online tersebut. Namun, ia memastikan, pihaknya secara sistem sudah siap melayani 40 jenis izin secara online. “Tinggal tunggu waktu launching-nya saja, mungkin nunggu musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dulu,” ujarnya.
Samsudin menambahkan, DPMPTSP pada April hingga Juni tahun ini segera mengintegrasikan 40 jenis perizinan lainnya. “Tiga bulan pertama sudah 40 (jenis izin-red), tiga bulan berikutnya juga ditargetkan 40 sehingga tahun ini semua jenis perizinan sudah online,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya mendorong semua pelayanan perizinan di Kabupaten Serang bisa berbasis online. Ia berharap, tahun ini bisa mencapai 50 persen dari total seluruh jenis perizinan sudah berbasis online. “Paling enggak 60 perizinan sudah harus online,” desak politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
Menurut Akademisi Universitas Banten Jaya (Unbaja) ini, sistem perizinan online memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, proses perizinan lebih transparan dan mudah diakses dan mempermudah pengawasan. “Kepala daerah juga bisa melakukan pengawasan dari jarak jauh soal perizinan,” katanya.
Zaenal pun meminta proses perizinan yang sudah berbasis online bisa memperhatikan kecepatan waktu dan transparansi biaya. “Kalau tidak ada biaya, jangan sampai dipungut biaya. Waktunya juga harus diperjelas,” pintanya.
Zaenal mendukung anggaran untuk biaya peralihan sistem perizinan secara online. Ia pun menyerahkan semua keputusan penganggaran saat ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Jadi, bukan di DPRD lagi. Selama Bappeda menyetujui, DPRD tidak akan mempersulit,” tegasnya. (Rozak/RBG)
