SERANG – Pemkab Serang mulai memperketat pengawasan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Inspektorat akan diturunkan mengawasi semua desa yang ada di Kabupaten Serang terkait penggunaan dana desa.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rachmat Jaya mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa di setiap desa. “Pengawasannya (dana desa-red) sudah mulai dari sejak Februari,” ungkapnya kepada Radar Banten saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/3).
Diakui Rachmat, sebelumnya tim dari Inspektorat hanya mengambil sampel beberapa desa dalam satu kecamatan setiap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Rachmat memastikan, mulai tahun ini pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan dilakukan secara menyeluruh di 326 desa. Tujuannya, untuk mewujudkan rasa keadilan di setiap desa. “Selain melakukan pengawasan, kita juga terus melakukan pembinaan-pembinaan,” terangnya.
Rachmat tidak menampik, sepanjang 2017 banyak temuan dari hasil pengawasan penggunaan dana desa. Sayangnya, Rachmat tidak bisa menyebutkan jumlah temuan dari hasil pengawasan Inspektorat. “Temuannya banyak sekali. Tapi, hampir secara keseluruhan sudah kita selesaikan,” kilahnya.
Dijelaskan Rachmat, proses pengawasan dana desa ke depan akan dilaksanakan selama 15 hari per kecamatan. Rachmat pun mengaku optimistis, pihaknya bisa melakukan pengawasan secara maksimal dengan keterbatasan jumlah personil. “Sekarang kan juga sudah diterapkan Siskeudes (aplikasi sistem keuangan desa-red),” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang Ojat Darojat menyambut baik dan mendukung rencana Inspektorat yang akan melakukan pengawasan penggunaan dana desa secara menyeluruh. Dengam begitu, menurut Kepala Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka ini, pengawasan dan pembinaan di desa akan lebih intens. “Saya mendukung sekali (pengawasan dana desa secara menyeluruh-red). Kalau dulu kan hanya beberapa desa saja yang diawasi dalam satu kecamatan sehingga tidak maksimal,” ucapnya. “Ini (pengawasan dan pembinaan-red) bisa mempercepat kemandirian desa,” imbuhnya.
Menurut Ojat, pengawasan oleh Inspektorat ke semua desa akan menjadi tolok ukur sejauh mana kemandirian pemerintah desa menata kelola pemerintahan desa. “Kita juga kan tahu, Inspektorat bukan saja melakukan pengawasan, tapi juga melalukan pembinaan,” terangnya.
Dijelaskan Ojat, pemeriksaan desa biasanya dilakukan Inspektorat hanya pada sistem pengelolaan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, dan tata kelola administrasi. “Yang paling prioritas itu biasanya soal administrasi. Di dalamnya ada soal penggunaan dana desa dari mulai RKPDes (rencana kerja pemerintah desa-red) dan sebagainya,” pungkasnya. (Rozak)
