SERANG – Diam-diam Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut proyek pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) Kota Cilegon. Diduga proyek tahun 2016 senilai Rp7,4 miliar itu bermasalah.

Sumber internal di lingkungan Kejati Banten menyebutkan proyek itu diusut setelah menerima laporan dari masyarakat. “Masih proses lidik. Merespons laporan dari masyarakat,” kata sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (8/4).

Disebutkan penyelidikan proyek JLS Cilegon itu telah berlangsung selama dua bulan. Beberapa pihak sudah dimintai keterangan. Salah satunya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon Nana Sulaksana. “Yang bersangkutan (Nana-red) sudah dipanggil. Ada yang harus diklarifikasi,” katanya.

Namun, dia enggan menyebutkan indikasi pidana dalam proyek tersebut. Kejati Banten masih membutuhkan waktu untuk mendalami dugaan korupsi pada proyek tersebut. “Indikasi ada (mengarah pidana-red). Tapi kami masih selidiki dulu lebih mendalam,” katanya.

Dikonfirmasi, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Holil Hadi enggan berkomentar mengenai pengusutan kasus tersebut. Dia beralasan Kejati Banten tidak dapat memberikan informasi terkait penyelidikan kepada publik. “Saya belum mau berkomentar kalau masih dalam proses penyelidikan,” ujar Holil.

Namun, Holil berjanji membeberkan penanganan perkara bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. “Bukan kami menutupi, ada waktunya nanti. Kami akan ekspos ke media. Karena, setiap proses penyelidikan tidak boleh berkomentar,” kata Holil.

Dikonfirmasi melalui telepon genggamnya sampai kemarin malam, Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon tidak merespons. Padahal telepon genggamnya dalam keadaan aktif. (Merwanda/RBG)