SERANG – Pemprov Banten berencana untuk melakukan branding atau labelisasi pada seluruh kendaraan dinas (randis) eselon III dan kendaraan operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan randis yang merupakan aset daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 ada 16 kendaraan yang hilang, 71 dikuasai pihak ketiga dan 102 tidak diketahui keberadaannya. Setelah ditindaklanjuti saat ini tinggal 37 unit tidak diketahui keberadaannya.
“Labelisasi randis merupakan instruksi gubernur. Ini (labelisasi randis-red) dilakukan bentuk pengamanan aset yang sudah tercatat dan harus dilakukan dengan baik,” ujarnya kepada wartawan saat rapat teknis pelaksanaan labelisasi randis di aula kantor BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (12/4).
Ia memaparkan, randis yang diwajibkan diberi label terdiri atas randis eselon III dan operasional di seluruh OPD hingga unit pelayanan terpadu (UPT) di lingkungan Pemprov Banten. Labelisasi dilakukan di masing-masing OPD dan kantor UPT karena dinilai lebih efektif dan efisien. “Target 90 hari, selesai di pertengahan Juni. Yang wajib dilabel randis eselon III dan kendaraan operasional,” katanya.
“Untuk kendaraan eselon II dan I, kemudian gubernur dan wakil gubernur tidak diatur, tetapi untuk eselon II dan lainnya harus pelat merah,” sambung Nandy.
Lebih lanjut, Nandy mengatakan, pihaknya sudah memiliki standar yang tertuang dalam SK Gubernur Banten. Jadwal labelisasi harus diatur dengan sangat teliti agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihak ketiga juga harus aktif bergerak mendatangi lokasi labelisasi yang sudah ditetapkan masing-masing OPD. “Standarnya SK gubernur, (sudah diatur) besarnya logo besarnya tulisan. Tulisan seperti apa, apakah BPKAD dipanjangkan dan di bawah ada tulisan lagi Provinsi Banten. Berikut dengan warnya juga. Nanti pelaksanaannya tidak hanya pengecatan, tapi juga dipernis supaya kuat dan awet,” katanya.
“Jadwal untuk diperhatikan. Intinya jangan mengganggu operasional OPD kepada masyarakat. Saya tidak mau ada kejadian bahwa pelayanan tertunda karena kendaraan sedang dilabelisasi,” tambah Nandy.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Banten Ajat Sudrajat mengatakan, untuk memperlancar pelaksanaan labelisasi, pihaknya telah menunjuk penanggung jawab di masing-masing OPD. Dengan begitu, proses labelisasi bisa terorganisasi. “Penanggung jawab ini akan memfasilitasi proses labelisasi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Ajat itu mengungkapkan, dari data yang dimilikinya, ada sekira 930 randis roda empat di seluruh OPD di lingkungan Pemprov Banten yang akan dilabelisasi. “Jumlahnya berdasarkan jumlah randis yang ada tadi,” pungkasnya. (fdr/air/dwi/RBG)
