SERANG – Capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang diperoleh Pemprov Banten harus menjadi cambuk dalam meningkatkan pelayanan publik. Karena sepanjang 2017, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten gagal tercapai.
Hal itu terungkap dalam kegiatan diskusi terkait pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Banten, di Hotel Amaris, Kota Serang, Rabu (30/5).
Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengatakan, opini WTP yang diraih Pemprov Banten dua tahun berturut-turut harus diapresiasi. Raihan WTP ini menjadi modal dasar bagi pemprov untuk meningkatkan tata kelola pelayanan publik. “Walaupun masih ada permasalahan yang ditemukan BPK. Dengan modal yang baik ini, harusnya seluruh pembangunan di Banten lebih baik lagi. WTP ini jadi cambuk meningkatkan pelayanan publik,” kata Bambang kepada Radar Banten seusai diskusi.
Layanan publik ini, lanjut Bambang, bukan hanya berkaitan dengan persoalan administrasi tapi juga soal barang dan jasa. “Seluruh pembangunan di Banten merupakan pelayanan publik. Kalau pelayanan publiknya bagus, sudah pasti pembangunan juga bagus,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, capaian WTP tidak hanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemprov Banten. Namun, juga harus menjadi cambuk agar ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik. Sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Banten. “Jangan sampai yang bagusnya hanya di-front office-nya saja, tapi dibelakangnya juga bagus. Sebab ada hubungan yang tidak terpisahkan antara tata kelola keuangan dengan pelayanan publik,” tegasnya.
Bambang memaparkan, tata kelola keuangan yang diganjar opini WTP oleh BPK, pada ujungnya harus sesuai dengan pelayanan publik di lapangan. “Ombudsman memang tidak memiliki program melakukan survei indeks kepuasan publik. Namun, selama banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat ke kami. Itu artinya publik belum terlayani dengan baik,” tuturnya.
Ombudsman terus mendorong agar Pemprov Banten dan kabupaten kota untuk mengoptimalkan pelayanan publik sehingga masyarakat percaya dan tidak selalu curiga dengan program pemerintah daerah. “Opini WTP ini harusnya melahirkan trust publik terhadap pemda. Dengan begitu masyarakat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan pemda saat menerima opini WTP,” ungkapnya.
Satu tahun Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika, pembenahan birokrasi dalam tataran aturan telah dilakukan. Tetapi pelaksanaannya masih banyak yang harus dievaluasi. Berdasarkan hasil survei Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2017 di Provinsi Banten, pelayanan publik di Pemprov Banten masih di zona kuning. “Berarti birokrasi yang melayani pelayanan publik masih belum baik. Ini tantangan sekaligus hambatan dalam mewujudkan good governance,” ujarnya.
Selama 2017, Ombudsman menerima 238 keluhan terkait infrastruktur, sarana pendidikan, pertanahan, penyaluran dana BOS dan obat-obatan dari warga Banten. “Reformasi birokrasi di Banten masih belum bergerak dalam satu tahun terakhir, masih sama seperti sebelumnya. Passion untuk melayani dan etos kerja belum muncul,” tegas Bambang.
Memasuki 2018, lanjut Bambang, selama Januari-Mei, pihaknya telah menerima sedikitnya 60 pengaduan dari masyarakat Banten. Pengaduan didominasi persoalan infrastruktur jalan. Baik jalan provinsi maupun kabupaten kota. “Mayoritas pengaduan yang telah masuk soal infrastruktur jalan, disusul masalah pertanahan, ketenagakerjaan, perhubungan dan pendidikan. Semuanya sedang kami tindaklanjuti,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S mengaku setuju bila raihan WTP harus menjadi cambuk dalam meningkatkan pelayanan publik.
Pihaknya juga segera menindaklanjuti temuan BPK RI terkait aset pelimpahan kewenangan SMA/SMK agar tidak menjadi temuan BPK dalam LHP tahun anggaran 2018. Menurut Nandy, dari hasil serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dalam rangka pelimpahan kewenangan sekolah SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi, dari beberapa aset tersebut masih ada yang belum selesai.
”Target tahun ini kita selesaikan. Sekarang ini tugasnya Dinas Pendidikan bersama SMA/SMK untuk melakukan pendampingan,” kata Nandy.
Ia menambahkan, dari beberapa kelompok aset seperti bangunan/gedung, mesin lahan dan aset lainnya, paling sulit dalam menginventarisir aset tersebut diantaranya seperti buku-buku karena catatan dan di lapangan harus sesuai dengan judul dan jenis bukunya. ”Sebenarnya yang belum itu yang Tahun 2015 ke belakang. Kalau Tahun 2016 dan 2017 sudah selesai,” ujarnya.
Nandy meminta Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah SMA/SMK serta dukungan kabupaten kota untuk bersama melakukan inventarisasi aset tersebut secara baik. Sehingga saat MoU pelimpahan aset tidak ada lagi persoalan-persoalan di kemudian hari termasuk temuan BPK. ”Ini butuh kebersamaan semua pihak terkait. Makanya kami sudah berkirim surat ke Dinas Pendidikan dan SMA/SMK untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Pemprov Banten atas opini WTP, BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan.
Permasalahan tersebut adalah aset tetap atas pelimpahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) pelimpahan pengelolaan pendidikan dari kabupaten kota ke provinsi, belum seluruhnya diinventarisasi. Kemudian permasalahan lain, penatausahaan hibah uang pada dinas pendidikan tidak tertib serta adanya pembangunan gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak sesuai spesifikasi bangunan. (Deni S/RBG)
