CILEGON – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) untuk mengawasi para pendatang baru. Hal itu untuk mengatasipasi segala hal yang tidak diinginkan terjadi pasca-Idul Fitri.
Setelah Idul Fitri, Kota Cilegon kerap dimasuki sejumlah pendatang baru, baik dari daerah-daerah di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Hal itu terjadi tidak lain karena Kota Cilegon merupakan daerah industri yang memikat masyarakat untuk mengadu nasib mencari rezeki.
Edi menjelaskan, siapa pun berhak untuk mencari nafkah di Kota Cilegon. Namun, pihaknya harus teliti serta hati-hati kepada orang lain yang baru masuk. Ketelitian dan kehati-hatian itu demi kebaikan daerah dan masyarakat Kota Cilegon. “Kami tidak melarang orang bekerja di Cilegon, tapi harus surat kependudukan harus lengkap,” ujar Edi, Jumat (22/6).
Dalam melakukan pengawasan terhadap pendatang selain meminta kepada Satpol PP Kota Cilegon, Edi pun mengaku sudah meminta kepada Polres Cilegon dan Kodim 0623 Cilegon untuk memaksimalkan fungsi bhabinkamtibmas dan babinsa yang tersebar di Kota Cilegon.
Menurut Edi, peran bhabinkamtibmas dan babinsa sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketenteraman lingkungan. Hal itu mengingat jumlah pegawai pemerintah tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh kota.
Sinergisme antara pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat diperlukan mengingat beberapa waktu terakhir banyak terjadi aksi teror. Hal itu diperlukan untuk mengatisipasi serta mencegah aksi serupa terjadi di Kota Cilegon. “Itu untuk mengantisipasi adanya pendatang baru yang surat domisili dan data kependudukannya tidak jelas serta meminimalkan adanya pekerja hiburan malam dari luar kota yang masuk Cilegon,” ujarnya.
Edi mengaku, tidak bisa menjelaskan seberapa besar potensi jumlah pendatang yang masuk ke Kota Cilegon usai Idul Fitri. Meski begitu, langkah pencegahan serta antisipasi tetap harus dilakukan oleh pemerintah.
Dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Cilegon Sofwan Maksudi mengungkapkan kesiapannya untuk melaksanakan arahan Plt Walikota. Sejumlah antisipasi serta pengawasan siap dilakukan. “Misalnya, dengan melakukan razia yustisi. Ini sudah rutin dilakukan pasca-Idul Fitri. Kegiatan itu untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) 7/2015 tentang Administrasi Kependudukan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Sofwan, kegiatan tersebut pun untuk mendata warga serta mengantisipasi adanya pendatang baru yang tidak mempunyai pekerjaan jelas dan berujung pada pekerjaan di tempat hiburan malam.
Sofwan menjelaskan, beberapa wilayah yang banyak rumah kos seperti di Kecamatan Cilegon dan Cibeber akan menjadi perhatiannya. Ia berharap, tidak banyak pendatang baru yang identitasnya tidak jelas. Jika ditemukan pendatang yang tidak memiliki identitas jelas, pihaknya tidak segan untuk mengembalikan ke daerah asal. (bam/ibm/dwi)
