SERPONG – Lonjakan penduduk usai Lebaran, memang menjadi persoalan menahun bagi Kota Tangsel. Sebab, letaknya yang strategis menjadikan daya tarik bagi warga urban untuk mengadu nasib. Umumnya, pendatang nonpermanen ini tinggal di Tangsel untuk bekerja dan berdagang. Tahun 2017, Pemkot mencatat setidaknya 5.000 pendatang baru datang usai libur Lebaran.
Sekretaris Komisi I Saprudin menyatakan, harus didata izin tinggalnya. Jangan sampai Tangsel overload penduduknya. ”Sekarang saja, penduduk lokal sudah padat, apalagi ditambah pendatang baru,” katanya, Rabu (27/6).
RelatedPosts
Dirinya menyatakan, bukan tidak suka dengan kehadiran pendatang baru, akan tetapi kalau hanya menimbulkan kenaikan pengangguran. ”Saya harap jangan spekulasi tinggi dengan berharap bisa mendapatkan pekerjaan tapi tanpa ada pendidikan ataupun keahlian,” ujarnya.
”Sebab, kalau pengangguran ini akan menimbulkan persoalan lainnya, contohnya tingkat kriminalitas dan timbul dampak sosial lainnya,” tambahnya.
Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) harus mendata setiap pendatang. Baik jumlah yang memiliki pekerjaan maupun menganggur. ”Daerah kita ini, memang sering dijadikan tempat transit, akan tetapi bekerja di daerah lain. Makanya, perlu pengawasan yang ketat,” tukasnya.
Hal senada Wakil Ketua DPRD Tangsel Saleh Asnawi menyatakan, sah-sah saja, datang mengadu nasib di Tangsel. Tapi, jangan asal modal nekat. Sebab, apabila menjadi pengangguran akan menjadi masalah. ”Tentunya dampaknya merugikan Tangsel, akan banyak persoalan sosial,” singkatnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangsel, Dedi Budiawan belum bisa berkomentar terkait kenaikan penduduk pendatang di Kota Tangsel. (Wahyu S/RBG)
