SERANG – Karut marutnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online untuk SMA/SMK di Banten, berujung kepada pelaporan di Polda Banten. Laporan tersebut disampaikan warga kepada penyidik Polda atas dugaan kejanggalan dalam belanja pengadaan server dan internet di lingkungan Pemprov Banten tersebut.
“Iya betul, ada laporan tertulis yang masuk kepada kami. Sekarang masih dipelajari,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Pol Abdul Karim kepada Radar Banten, Selasa (26/6).
Menurutnya, laporan yang disampaikan warga itu telah diterima pihak Polda Banten pasca dibukanya pelaksanaan PPDB. Adapun permasalahan yang diadukan, yaitu terkait kejanggalan dalam belanja pengadaan barang di dua OPD Pemprov. Yakni, pengadaan internet di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfotiksandi), serta pengadaan server pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.
“Tapi untuk informasi lebih jelasnya, saya harus cek terlebih dahulu. Harus dilihat dulu seperti apa aduannya. Soalnya, Kasubdit saya yang lebih tahu tentang laporannya,” ungkapnya.
Diketahui, permasalahan terkait pelaksanaan PPDB online di Provinsi Banten muncul setelah banyaknya keluhan mengenai sistem pendaftaran berbasis online itu dibuka pada Kamis (21/6) lalu. Keluhan yang mayoritas disampaikan para orangtua itu bahkan sampai diluapkan di sejumlah media sosial.
Informasi yang dihimpun, di hari pertama, server PPDB online langsung lumpuh dan mengalami error lebih dari empat jam. Kondisi itu bahkan menuai keluhan dari para orangtua siswa yang hendak mendaftarkan anaknya di sejumlah sekolah.
Terkait permasalahan itu, pihak Kominfotiksandi Banten pun mengakui telah terjadi gangguan jaringan pada laman PPDB online. Hal itu disebabkan membludaknya pengunjung yang mengakses laman pendaftaran siswa baru tersebut. Pada hari pertama saja, lebih dari 19 ribu masyarakat yang mengunjungi laman http://ppdb.bantenprov.go.id.
Selain karena membludaknya pengunjung yang mengakses laman, ada dua faktor yang disebut mengakibatkan pelaksanaan PPDB online menjadi karut marut. Pertama, karena adanya faktor kesalahan pada hypertext transfer protocol (http) pada laman PPDB online. Dan, karena adanya kesalahan http di laman website. Masyarakat dianggap banyak yang mengakses dengan menggunakan sistem https sehingga muncul laman error saat mengakses sistem PPDB.
Usai mendapatkan kritikan keras dari orangtua siswa pada hari pertama PPDB online, Pemprov mengklaim telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menambah server guna memastikan situs PPDB tidak lagi error. Hal itu terlihat di hari kedua pendaftaran online, jumlah siswa yang telah mendaftar tercatat mencapai 50 ribu orang. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran pada 27 Juni (kemarin-red).
Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Senin (26/5), ratusan orangtua siswa mendatangi langsung kantor Dindikbud Banten lantaran kesal sudah tiga hari aplikasi website PPDB masih saja error, dan tidak kunjung membaik.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Banten AKBP Wishnu Caraka mengklaim bahwa pihaknya belum menerima laporan terkait aduan karut marutnya pelaksanaan PPDB online 2018. “Keluhannya memang banyak dari masyarakat. Tapi, kalau laporan resmi ke kita terkait itu atau pun dugaan kejanggalan dalam belanja pengadaan belum ada,” ujarnya.
“Tadi saya sudah konfirmasi ke Dirkrimsus, tapi belum ada laporan katanya. Coba cek lagi takut salah informasi,” tandasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin sore. (Rifat/RBG)
