SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim diketahui sudah menandatangani surat pemecatan pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.
Langkah tegas gubernur diambil lantaran pejabat tersebut terindikasi melakukan pelanggaran dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online untuk SMA/SMK di Banten tahun 2018. Santer beredar informasi pemecatan dilakukan WH terhadap Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo. “Kita mau berhentikan pejabat di Dinas Pendidikan karena ada indikasi (pelanggaran). PPDB 2018 masih kita investigasi, Inspektorat sedang menyelidiki semuanya,” kata Wahidin kepada wartawan, kemarin.
Selain memberhentikan pejabat Dindikbud, WH juga mengancam oknum kepala sekolah SMA/SMK yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam PPDB 2018. “Kita sedang inventarisir. Enggak boleh lagi ada permintaan uang pada siapa pun, sekolah SMA/SMK gratis di Banten. Bila terbukti, ya kita berhentikan,” tegasnya.
Sejak hari pertama PPDB online 2018 dibuka, Wahidin memang berulang kali menyampaikan kekecewaannya. Pelaksanaan PPDB online di Banten dalam dua tahun berturut-turut selalu bermasalah karena masyarakat jadi korban. “Kalau bermasalah hanya di satu sekolah, masih bisa dimaklumi. Ini hampir semua sekolah tidak bisa diakses masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya,” tegas Wahidin.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Banten E Kusmayadi membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi terkait pelayanan PPDB 2018 yang kacau. “Besok (hari ini-red), kita akan lanjutkan investigasi terutama terhadap PPTK PPDB terkait anggaran. Selain itu, juga terhadap kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ada di Balai Tekom Dindikbud, kemudian pemeriksaan dari pejabat Diskominfo Banten,” kata Kusmayadi.
Ia menjelaskan, pemeriksaan lanjutan itu fokus pada pendalaman pengeluaran keuangan. Itu terkait apakah sudah dilaksanakan sesuai aturan terkait pelaksanaan PPDB online 2018 oleh pejabat yang memiliki tugas melaksanakannya. “Besok pagi jam sembilan ada pemeriksaan. Kita terus dalami, kan baru satu kali diperiksa. Insya Allah, secepatnya kita laporkan ke Pak Gubernur,” jelasnya.
Terkait jumlah pejabat yang diperiksa, Kusmayadi enggan membeberkannya. Yang jelas ia mengindikasikan pejabat yang akan diberhentikan Gubernur lebih dari satu orang. “Kemungkinan bertambah. Kan pertanggungjawaban itu dari hulu ke hilir. Jadi, bukan sebatas hilir saja termasuk ke hulunya karena menyangkut pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya.
Ia menilai, masalah PPDB lebih dititikberatkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), bukan pada alat yang digunakannya. “Siapa yang menjalankan tugas di situ, harus bertanggung jawab,” ungkapnya.
Selain menyelidiki dugaan pelanggaran di Dindikbud dan Kominfo, Kusmayadi juga mengaku akan mendalami dugaan pungli di sejumlah SMA/SMK. “Kita juga dalami semua temuan itu, Pak Gubernur tidak ingin ada pungli di sekolah,” jelasnya. (Deni S/RBG)
