SERANG – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mendatangi Pengadilan Negeri Serang, Kamis (26/7). KPU menelusuri riwayat hukum tiga mantan narapidana kasus korupsi yang tercatat sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Banten.
Anggota KPU Banten Divisi Teknis Masudi mengatakan, kedatangannya ke PN Serang untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya bakal calon legislatif (bacaleg) eks narapidana yang mendaftarkan dirinya ke KPUD.
“Kita ketahui terpidana kasus koruspsi itu salah satu yang dilarang, sesuai dengan pakta integritas. Kita hanya mengklarifikasi itu saja,” katanya, di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (26/7).
Menurut Masudi, berkas calon legislatif mantan narapidana korupsi tersebut tidak memenuhi syarat dan dikembalikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara KPU dan partai politik. “Sejauh ini yang berhasil kita identifikasi ada tiga nama. Apabila kata pengadilan pernah (terpidana korupsi), maka dengan data itu kita akan kembalikan nama-nama itu ke partai-partai bersangkutan, nanti diganti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Masudi menegaskan, parpol bisa mengganti caleg yang telah didaftarkan ke KPU, jika caleg tersebut terbukti merupakan mantan narapidana korupsi. Penggantian itu juga berlaku jika para caleg terbukti sebagai mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual kepada anak.
“Berdasarkan PKPU, kita akan coret namanya, jika tidak diganti. Untuk itu, kita berharap parpol bisa mengikuti atau melaksanakan pakta integritas yang sudah mereka tanda tangani,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PN Serang Sumantono mengatakan, pihaknya akan membantu KPU untuk mengecek ketiga nama bacaleg yang terindikasi mantan narapidana kasus korupsi. Apabila ditemukan, pihaknya akan melampirkan saat penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara (STPDP). “Jika memang teregister di sini pasti ada. Kami siap membantu,” katanya.
Diketahui, ketiga mantan narapidana kasus korupsi yang tercatat sebagai bacaleg, yaitu berinisial DS yang pernah terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tangsel Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Dia juga telah dijatuhi vonis satu tahun penjara dalam kasus tersebut.
Kemudian, AS terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sistem pertanian terpadu (sitandu) di Biro Umum dan Perlengkapan Banten pada tahun 2009 dan 2010 di Kota Serang sebesar Rp67 miliar dan sudah divonis 4,5 tahun penjara.
Terakhir, REN terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan modul ringkasan kerja Madrasah Aliyah senilai Rp 1,038 miliar di Kanwil Kemenag Banten dan telah divonis satu tahun penjara dalam kasus itu. (BRP/RBG)
