SERANG – Program pendidikan gratis bagi 233 SMA SMK negeri di Provinsi Banten terancam batal diterapkan tahun ini. Hal itu lantaran hingga Agustus, Pemprov Banten belum rampung menghitung kebutuhan total anggaran untuk program pendidikan gratis.
Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Provinsi Banten, pada APBD Banten 2018, anggaran untuk pendidikan hanya Rp1,8 triliun, lebih besar Rp400 miliar dibanding anggaran pendidikan pada APBD 2017 yang hanya Rp1,4 triliun. Anggaran tersebut tidak hanya untuk penyelenggaraan pendidikan, tapi sudah termasuk gaji guru dan pembangunan infrastruktur SMA SMK negeri dan swasta. Dari anggaran yang ada, bantuan operasional daerah (BOSDA) untuk setiap siswa SMA SMK negeri dianggarkan sebesar Rp2,4 juta. Sementara dana BOS dari APBN sebesar Rp1,4 juta per siswa.
RelatedPosts
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, hingga awal Agustus ini, pihaknya belum menerima rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2018 dari Pemprov Banten sehingga belum mengetahui berapa rencana anggaran tambahan untuk Dindikbud.
“Postur APBD Perubahan itu ada silpa (sisa lebih penggunaan anggaran-red) sekitar Rp725 miliar. Namun dalam pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD, Silpa itu untuk tambahan modal Bank Banten sebesar Rp300 miliar, dan sisanya untuk program kesehatan dan infrastruktur. Laporan dari Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah, kebutuhan hampir Rp 900 miliar, berarti ada defisit Rp200 miliar. Itu belum dimasukan untuk pendidikan saja sudah defisit,” kata Asep kepada wartawan, Jumat (3/8).
Ia menambahkan, deadline penyerahan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2018 pada minggu kedua Agustus. “Masih ada waktu, tapi info yang kami terima. Pemprov melalui OPD terkait (Dindikbud) belum rampung menyusun anggaran pendidikan untuk perubahan APBD,” ungkapnya.
Asep menambahkan, DPRD terus mendorong agar Pemprov Banten dapat menggali potensi pendapatan asli daerah, selain dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga postur APBD Banten bisa di atas Rp12 triliun. “Bila tidak mampu menggali potensi baru, baik melalui pajak maupun retribusi lainnya. Sulit untuk mengalokasikan tambahan anggaran pendidikan. Padahal DPRD sudah menyusun sejumlah raperda inisiatif untuk membantu Pemprov menggali potensi PAD baru,” jelasnya.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten M Yusuf belum bisa berkomentar terkait rancangan KUPA dan PPAS perubahan. Dia hanya bisa memastikan dokumen penganggaran tersebut masih dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Belum bisa saya komentar. Masih dibahas, namanya belum final artinya belum boleh keluar (rilis) dong,” kata Yusuf kepada wartawan usai salat Jumat di Masjid Raya Albantani.
Yusuf melanjutkan, pembahasan yang dilakukan TAPD saat ini masih berkutat pada dampak pergeseran anggaran. Pemprov masih menimbang dampak untung rugi pada kinerja Pemprov secara keseluruhan dari kebijakan tersebut. “Bukan masalah nambah atau tidak nambah (anggaran di OPD tertentu). Koridornya terpenuhi atau tidak. Jangan langsung dianggap ini dipotong, ini ditambah. Matematika itu kan kaya balon, kalau ditekan ke sini muncul ke sana. Semua segala sisi kita lihat,” terangnya.
Disinggung apakah bakal ada pemotongan anggaran di OPD tertentu untuk anggaran pendidikan, Yusuf mengaku belum mengetahui. “Dalam perubahan disebutnya alternatif, bukan pemotongan. Dipotong tidaknya itu terlihat saat pembahasan dengan DPRD. Kalau kita kan namanya formula, kita lihat kalau ini begini, itu begitu. Risikonya ini dan itu apa. Yang penting tidak menganggu program, kira-kira begitu,” tegasnya.
Sesuai Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, penyampaian rancangan KUPA dan PPAS perubahan oleh ketua TPAD ke kepala daerah dilakukan paling lambat pada minggu pertama Agustus. Kemudian kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan KUPA dan PPAS perubahan, paling lambat tercapai pada minggu kedua Agustus.
Terkait program pendidikan gratis, Yusuf mengaku belum mendapatkan gambaran dari Dindikbud. “Belum, mungkin masih proses,” kilahnya.
Sebelumnya, Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, dari APBD Banten 2018 sebesar Rp11,3 triliun, anggaran pendidikan mencapai Rp1,8 triliun. Tapi hampir setengahnya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan gaji guru. Adapun fokus pembangunan infrastruktur pendidikan, di antaranya pembangunan sembilan gedung sekolah baru, dimana masih ada sekitar 15 SMA dan SMK negeri yang belum memiliki gedung. Terdiri atas 9 SMA dan 6 SMK yang tersebar di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk pembangunan dan rehab 493 ruang kelas.
Terkait program pendidikan gratis, Engkos mengaku masih dalam proses dan menunggu arahan dari Gubernur. “Pak Gubernur sudah melihat beberapa SMA SMK, kami diminta melakukan pemetaan kembali,” kata Engkos.
Ia melanjutkan, untuk menunjang pembangunan gedung sekolah baru, persiapan dan pengadaan lahan, serta menyusun detail engineering design (DED) sudah dilakukan tahun 2017. “Tahun ini anggaran pembangunan sekolah baru hanya untuk 9 sekolah. Sebab kami juga akan melakukan rehabilitasi ruang kelas yang mengalami rusak ringan dan sedang, serta pembangunan ruang kelas baru (RKB),” ungkapnya.
Sesuai instruksi Gubernur, pembangunan sarana dan prasarana sekolah sudah harus tuntas hingga tiga tahun ke depan. “Sekolah yang masih numpang menjadi prioritas untuk dibangun sekolah baru sesuai arahan Pak Gubernur,” papar Engkos.
Berdasarkan data Dindikbud Banten, jumlah SMA SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 1.206 sekolah, dengan sarana dan prasarana ruang kelas untuk SMA sebanyak 3.069 ruang, dengan perincian 1.560 ruang dalam kondisi baik, 1.260 ruang kondisinya rusak ringan, 143 rusak sedang dan 106 ruang rusak berat. Jumlah ruang kelas SMK tercatat sebanyak 1.621 ruang kelas dengan rincian 781 dalam kondisi baik, 768 rusak ringan, 33 ruang kelas rusak sedang dan 13 diantaranya rusak berat. Hingga saat ini, Banten masih kekurangan sebanyak 819 ruang kelas untuk SMA SMK SKH. Saat ini SMA masih kekurangan 367 ruang kelas, SMK kurang 332 ruang kelas dan SKH masih membutuhkan 120 ruang kelas baru.
Anggota Badan Anggaran DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menduga, Dindikbud kebingungan menyusun anggaran pendidikan gratis untuk SMA SMK. Persoalannya belum ada pergub tentang wajib belajar 12 tahun. “Tapi kita tunggu rancangan KUPA dan PPAS perubahan anggaran 2018. Jika pun anggaran pendidikan gratis dipaksakan, kita harus melihat ada tidaknya payung hukum sebagai dasar penganggarannya,” ungkap Fitron.
Program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk tingkat SMA SMK negeri terus mendapat perhatian publik. Hal itu lantaran program tersebut membutuhkan anggaran hingga triliunan. Sebagai perkiraan anggaran mengacu pada data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten tahun ajaran 2018/2019, di Banten terdapat 233 SMA SMK negeri. Jika ada 210 ribu siswa SMA SMK negeri (kelas X, XI, dan XII) dan mengcau pada standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan per siswa sebesar Rp5,7 juta maka dibutuhkan anggaran sekira Rp1,2 triliun per tahun. (Deni S/RBG)
