SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim telah menandatangani Pergub tentang Pendidikan Gratis SMA SMK Negeri. Pergub tersebut sebelumnya dikaji Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Pendidikan Provinsi Banten.
Kepastian penerbitan pergub diungkapkan Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono. Menurutnya, Pergub Pendidikan Gratis sudah ditandatangani Gubernur Wahidin Halim.
“Sudah selesai pergubnya dan sudah ditandatangani gubernur,” kata Agus kepada Radar Banten, Selasa (7/8).
Terkait isi pergub tersebut, Agus mengaku, tidak memiliki kewenangan untuk membeberkannya. Ia menambahkan, meski pergub tersebut sudah resmi diterbitkan, tetapi belum disampaikan ke DPRD Banten. “Karena baru selesai, secepatnya akan kami sampaikan salinannya ke DPRD Banten,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengaku masih menunggu salinan pergubnya yang telah ditandatangi Gubernur Wahidin Halim. “Belum, kita juga masih menunggu,” ujarnya.
Ketua DRD Banten Prof HM Tihami mengatakan, sejak awal Agustus lalu telah menerima draf Pergub Pendidikan Gratis dari Dindikbud Banten. DRD kemudian melakukan kajian dan diskusi pada 3 Agustus lalu. “Kami sudah mendiskusikannya dan telah menyusun police brief (makalah kebijakan ringkas-red). Senin (6/8) telah kami sampaikan hasil kajian DRD ke Gubernur melalui Sekda dan Kepala Bappeda,” kata Tihami tanpa menyebutkan isi police brief yang diusulkan DRD kepada gubernur.
Wakil Ketua DRD Banten Prof Dodi Nandika juga mengatakan, sebelum menyusun police brief, DRD telah melakukan kajian yang mendalam soal rancangan Pergub Pendidikan Gratis. “Kami di DRD sudah berdiskusi tentang biaya operasional pendidikan. Terkait substansi pergub, silakan konfirmasi langsung ketua DRD,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten periode 2018-2022 Dadang Setiawan mengatakan, pihaknya tidak ikut mengkaji draf Pergub Pendidikan Gratis karena baru dikukuhkan gubernur pada Senin (6/8). “Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten 2018-2022 belum menerima draft pergub karena baru dikukuhkan kemarin. Mungkin yang dimaksud Sekretaris Dindik Banten, draf pergub diserahkan ke Dewan Pendidikan periode sebelumnya,” ujarnya.
Dadang menambahkan, pihaknya akan segera koordinasi dengan pengurus Dewan Pendidikan periode sebelumnya. “Rencananya, pengurus lama dan baru akan melakukan serah terima dokumen pekan ini. Paling cepat 8 atau 9 Agustus,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengklaim penyusunan peraturan gubernur (pergub) baru tentang penyelanggaraan pendidikan gratis telah rampung. Pergub tersebut diharapkan menjadi dasar hukum pengalokasian anggaran untuk biaya pendidikan dalam APBD Banten.
Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo mengungkapkan, proses penyusunan pergub tentang penyelanggaraan pendidikan gratis sudah 100 persen. Sebagai penyempurnaan, draf pergub tersebut didiseminasikan ke Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Pendidikan Banten. “Sedang didiseminasi, antara lain ke DRD dan Dewan Pendidikan, ini masuk tahap diseminasi. Penyusunan sudah 100 persen,” ujar Joko kepada wartawan usai mengikuti rapat pimpinan di aula kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, KP3B, Senin (6/8).
Sementara Gubernur Wahidin Halim menegaskan, program pendidikan gratis merupakan keputusan final yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk itu, dirinya telah meminta seluruh pihak agar dapat mendukung program tersebut karena akan memberikan manfaat untuk masyarakat. “Untuk sekolah gratis itu sudah final bahwa pendidikan gratis adalah keniscayaan. Sudah tidak ada tawar menawar lagi karena merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya,” tegas Wahidin kepada wartawan usai memimpin rapat di Bappeda, Senin (6/8). (Deni S/RBG)
