CILEGON-Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman naik pitam lantaran banyak anggota DPRD Kota Cilegon tidak menghadiri rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Presiden dalam HUT ke-73 RI, Kamis (16/8).
Pantauan Radar Banten sejumlah kursi anggota DPRD Kota Cilegon tampak kosong. Sesaat setelah membuka rapat paripurna pukul 11.00 WIB, Fakih yang memimpin rapat langsung mengomentari banyak kursi yang kosong.
Berdasarkan Sekretariat DPRD Kota Cilegon, dari seluruh anggota DPRD Kota Cilegon sebanyak 35 orang, 16 di antaranya tidak hadir. Tidak alasan mereka tidak hadir itu. “Ini paripurna yang penting dan hanya setahun sekali,” ujar Fakih dalam rapat paripurna.
Dijumpai setelah rapat paripurna, Fakih mengaku kecewa atas ketidakhadiran belasan anggota Dewan. Menurutnya, rapat paripurna kemarin sangat penting untuk mendengarkan pidato kepresidenan dan untuk memperingati kemerdekaan negara.
Fakih meminta kepada ketua fraksi dan alat kelengkapan DPRD khususnya Badan Kehormatan (BK) menindaklanjuti ketidakhadiran anggota Dewan. Ia menilai perlu diketahui secara pasti apa alasan para wakil rakyat itu mangkir. “Saya minta ditegur,” ujarnya.
Fakih melanjutkan, dari 16 anggota Dewan yang tidak hadir itu hanya sedikit yang izin dan memberikan penjelasan alasan ketidakhadirannya. “Ada yang agenda partai, kita maklumi itu, tapi ini loh yang tidak jelas alasannya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, salah satu anggota BK DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh mengungkapkan, sebagai warga negara yang baik harus menghadiri agenda kenegaraan terlebih itu merupakan salah satu tanggung jawab dari jabatan yang diemban. “Kalau soal rapat tadi (kemarin-red) hanya kesadaran pribadinya saja, sebagai warga negara seharusnya hadir pada acara kemerdekaan RI. Sebaiknya pada momen penting dan nasional hadir jika tidak berhalangan.” ujarnya.
Ia menilai, ketidakhadiran itu kembali pada pribadi masing-masing dan masyarakat. Secara aturan, sanksi baru bisa diberikan kepada anggota DPRD Kota Cilegon yang diketahui tidak menghadiri rapat paripurna enam kali berturut-turut.
“Itu merupakan pelanggaran tata tertib atau kode etik dan baru ada sanksi. Sanksinya teguran baik tertulis maupun lisan dan akan disampaikan kepada fraksi bahkan sampai PAW. Namun, kalau tidak melakukan pelanggaran, BK tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak cukup buktinya,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebgai Ketua Demokrat Kota Cilegon itu mengatakan, BK DPRD Kota Cilegon tidak bisa memaksakan kehendak anggota DPRD Kota Cilegon untuk hadir atau tidak. “Itu kembali kepada pribadi masing-masing anggota DPRD,” ujarnya. (bam/alt/ags)
