CILEGON – Kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di jalan utama Kota Cilegon. Salah satu titik yang tidak luput dari kemacetan adalah jalan nasional di depan Supermall Kota Cilegon hingga tugu Landmark Kota Cilegon.
Di antara faktor penyebab kemacetan adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang trotoar bahkan bahu jalan. Faktor keduanya adalah angkutan umum yang berhenti sekehendak hati hingga memakan sebagian badan jalan.
Kepala Dinas Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur menjelaskan, terkait PKL, tidak jarang pihaknya melakukan razia dan menyampaikan imbauan. Namun, itu belum cukup ampuh untuk membuat para pedagang jera.
Menurutnya, setiap kali Satpol PP menggelar operasi, para pedagang kerap melarikan diri, tetapi ada juga yang tetap di lokasi dan mendapatkan peringatan dari petugas. Namun, peringatan itu tidak benar-benar diikuti oleh para pedagang. “Sudah sering monitoring dan diingatkan serta sudah ada beberapa yang ditindak, tapi balik jualan lagi,” papar Juhadi, Jumat (24/8).
Kendati diabaikan oleh para PKL, menurut Juhadi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, operasi dan juga peringatan-peringatan akan terus dilakukan oleh OPD yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah (perda) itu.
Ia mengakui, keberadaan PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan mengganggu ketertiban umum seperti kemacetan. Selain itu, juga mengganggu hak pejalan kaki. “Kita tidak bosan-bosan untuk mengimbau pedagang untuk tidak berjualan di tempat yang telah dilarang,” ujarnya.
Salah satu PKL di depan Supermall Kota Cilegon, Nur mengaku, tidak mempunyai pilihan lain. Menurutnya, lokasi itu strategis untuk berjualan. Selain itu, ia tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk berjualan.
Disinggung soal operasi yang dilakukan Satpol PP Kota Cilegon, menurutnya, sudah menjadi hal biasa bagi para pedagang. Untuk mengantisipasi hal serupa, para pedagang mendesain lapak untuk berjualan berupa gerobak yang bisa didorong. “Sudah biasa kita dikejar-kejar aparat Pol PP,” ujarnya.
Pria penjual aneka minuman itu mengaku sudah berjualan selama sepuluh tahun. Ia beserta keluarga menggantungkan nasib dengan berjualan di lokasi tersebut. Suatu waktu, menurut Nur, pernah dipindahkan ke lokasi lain yang tidak menganggu lalu lintas, tetapi karena tempat itu tidak seramai di depan Supermall, ia dan PKL lainnya kembali lagi berjualan di lokasi itu.
Ia mengakui apa yang dilakukannya itu melanggar aturan. Namun, ia terpaksa demi kebutuhan hidup sehari-hari. “Di sini sehari bisa Rp100 ribu, lumayan lah pak buat anak istri,” ujarnya.
Yunardi, pengguna jalan mengaku cukup terganggu dengan PKL dan angkutan umum yang kerap berhenti semaunya, tetapi ia memaklumi hal itu karena alasan mencari nafkah. “Bagaimana ya, Pak. Satu sisi ganggu kita kan, tapi kita juga kasihan mereka kan cari uang juga,” ujarnya.
Ia menilai perlu ada solusi yang benar-benar menguntungkan semua pihak dari pemerintah agar para pedagang dan sopir angkutan umum bisa lebih tertib dalam bekerja. “Pemerintah harus ambil tindakan, tapi harus perhatikan nasib yang berjualan sama sopirnya juga,” tuturnya. (Bayu M/RBG)
