RANGKASBITUNG – Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi menerima kunjungan masyarakat Baduy yang didampingi Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, di pendopo Kabupaten Lebak, Kamis (30/8).
Selain untuk bersilaturahmi, kaka kandung Gubernur Banten Wahidin Halim ini bermaksud menyampaikan permohonan masyarakat Baduy terkait usul perluasan lahan pertanian bagi masyarakat Baduy. Mengingat saat ini lahan untuk bercocok tanam warga Baduy semakin berkurang dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di wilayah itu.
RelatedPosts
“Kami ke sini untuk mengharapkan bantuan serta rekomendasi dari Bupati Lebak untuk usul perluasan lahan pertanian di Baduy untuk diusulkan ke Menteri Lingkungan Hidup,” kata Hassan Wirajuda dalam perbincangannya dengan Wabup Lebak, kemarin.
Senada dikatakan tokoh masyarakat Baduy Dalam, Ayah Mursid. Kata dia, permohonan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat Baduy sejalan dengan pertambahan penduduk Baduy. “Ya, kami membutuhkan lahan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Baduy, mohon ke pemda untuk mengarahkan kami,” ujar Ayah Mursid.
Dia mengkhawatirkan masyarakat Baduy ke depan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan jika tidak ada perluasan lahan garapan pertanian. Akibat kesulitan lahan garapan di tanah ulayat adat, menurut dia, relatif banyak warga Baduy menyewa lahan orang lain, juga sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Para petani menggarap lahan pertanian di luar kawasan tanah ulayat ada.
“Kami berharap adanya perluasan tanah hak ulayat untuk menggarap pertanian. Namun, kami menolak bantuan alat pertanian, pupuk organik, maupun benih unggul karena bertentangan dengan adat,” ujarnya.
Mursid mengaku sudah ke Jakarta dan bertemu langsung dengan dirjen dari Kementerian LH agar usulan perluasan lahan pertanian di Baduy bisa direalisasikan. “Kami sudah ke Jakarta agar penambahan lahan ini pada saat peringatan 17 Agustus lalu,” katanya.
Sementara itu, Wabup Lebak Ade Sumardi, merespons dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan kroscek ke lapangan. Pemerintah daerah, sebut Ade siap membantu dengan merevisi perda hak ulayat bila disetuji oleh pemerintah pusat. “Usulan ini pernah disampaikan pada 2016 lalu saat Seba Baduy. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat karena lahan yang diusulkan ada dalam penguasaan Perum Perhutani,” kata Ade.
Menurutnya, lahan yang sekarang dalam penguasaan Baduy sekira 5.000 hektare tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy. “Tentunya kami siap membantu. Jika usulan ini disetujui oleh pemerintah pusat, kami siap merevisi perda hak ulayat Baduy,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Diketahui, Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adat memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut, sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
Ulayat masyarakat Baduy dibatasi tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa segala peruntukan lahan terhadap hak ulayat masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy. (nce/zis/dwi)
