TIGARAKSA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang segera mencairkan dana desa tahap kedua kepada 194 desa bulan ini.
Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DPMPD Kabupaten Tangerang Nurul Huda mengatakan, alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) dan pendapatan bagi hasil (PBH) pajak/retribusi sudah dicairkan pada tahap pertama. ”Pada tahap kedua ADD akan dicairkan sebesar 60 persen, dana desa 40 persen, dan PBH 40 persen,” terangnya.
Di tahun 2018 ini, anggaran dana desa semakin gemuk. Lantaran, pemerintah pusat meningkatkan dana desa dari yang semula Rp2.2 triliun di tahun 2017 menjadi Rp2.3 triliun di tahun 2018 ini. Kabupaten Tangerang saja, dana desa yang digelontorkan sebesar Rp537 miliar kepada 246 desa yang tersebar di 29 kecamatan. ”Dana tersebut meliputi dana desa sebesar Rp241 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat, alokasi dana desa (ADD) nilainya mencapai Rp138 miliar, pembagian hasil pajak sebesar Rp158 miliar,” terang Huda.
Huda mengatakan, untuk syarat pencairan tahap kedua, setiap desa harus sudah membuat laporan penyaluran dana desa pada tahap pertama, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap pertama.
Dikatakannya, sebanyak 30 persen dana desa wajib dipadatkaryakan, menyusul adanya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Bappenas. ”Kami akan melakukan monitoring jangan sampai dana desa dikerjakan oleh pemborong atau di pihak ketigakan, karena berdampak terhadap kualitas dan serapan jumlah tenaga kerja,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Bupati Tangerang Komarudin mengingatkan seluruh kades untuk bijak mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan dan penyelewengan, yang terjadi akan berimplikasi pada hukum. Komarudin mengatakan, saat ini Kades harus meninggalkan cara-cara lama dalam menggunakan dan mengelola dana desa. (Mulyadi/RBG)











