SERANG – Pekerja sosial di Banten membentuk Forum Pekerja Sosial (Forpeksos) Banten. Mereka antara lain pekerja sosial dari karang taruna, taruna siaga bencana (tagana), pendamping jaminan sosial rakyat Banten bersatu (jamsosratu), program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan pekerja sosial masyarakat.
Melalui Forpeksos diharapkan program penanggulangan kemiskinan bisa mencapai target dan pekerja sosial bisa sinergi dalam melakukan tugasnya masing-masing.
Sekretaris Umum Karang Taruna Provinsi Banten Gatot Yan S melalui musyawarah pekerja sosial Provinsi Banten akhirnya didaulat menjadi ketua Forpeksos Banten. Dalam waktu dekat, kepengurusan, legitimasi, dan juga AD/ART Forpeksos Banten akan segera disusun sehingga bisa segera dibentuk di tingkat kabupaten kota mulai tahun 2018.
Gatot menjelaskan, alasan lahirnya Forpeksos, salah satunya karena pekerja sosial di Banten prihatin dengan persoalan sosial yang terjadi di delapan kabupaten kota. Untuk mengatasinya, dibutuhkan persatuan dan kekompakan penggerak sosial dari berbagai institusi yang ada.
Berdasarkan data BPS Banten, angka pengangguran di Banten saat ini masih sangat tinggi mencapai 7,7 persen dari jumlah penduduk Banten. Untuk mengatasinya, masyarakat juga harus melakukan kontribusi positif pada program pengentasan pengangguran. “Saya melihat penyandang masalah sosial di Banten masih menjadi persoalan yang krusial. Maka, butuh kerja keras untuk mengatasinya melalui pekerja sosial. Untuk mempermudah kerja, pekerja sosial akan didata untuk mengetahui potensi pekerja sosial itu sendiri,” kata Gatot kepada wartawan usai Musyawarah Pekerja Sosial di gedung B Dinsos Banten lantai dua, Senin (10/9).
Sebagai mitra pemerintah daerah, lanjut Gatot, pihaknya akan segera mengusulkan raperda tentang pekerja sosial ke DPRD Banten. Hal itu sangat penting agar pekerja sosial benar-benar mengimplementasikan program-program pemerintah terkait masalah sosial. “Kenapa pekerja sosial belum bisa berbuat banyak, karena kita masih memiliki kelemahan pada regulasi, dan minimnya anggaran. Karena itu, Banten harus segera memiliki perda tentang pekerja sosial,” ujar Gatot.
Gatot berharap, dengan adanya Forpeksos, para pekerja sosial bisa bersinergi dan terkonsolidasi dengan baik sehingga bisa mendorong dan memengaruhi kebijakan pemerintah untuk lebih memperhatikan posisi pekerja sosial. “Melalui Forpeksos, dirinya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah sosial di Banten. Program kerja ditargetkan bisa dibuat pada Oktober mendatang,” ungkapnya.
Ketua PKH Banten Yusro mendukung penuh atas terbentuknya Forpeksos Banten. Ia berharap, Forpeksos dapat menjadi wadah bersama lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial. “Forpeksos ke depan tidak hanya harus dibentuk ditingkat kabupaten kota, tapi juga kecamatan,” ungkapnya. (den/aas/dwi)
