JAKARTA – Status PNS sudah harga mati bagi honorer K2 (kategori dua). Mereka tidak mau dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Alasannya posisi itu membuat mereka hidup dalam ketidakpastian. Setiap tahun mereka harap-harap cemas karena bisa saja diputus kontrak oleh pemberi kerja.
“Bapak-bapak pejabat idenya banyak untuk K2. Boleh dong tukeran tempat biar bisa tahu bagaimana rasanya jadi honorer K2. Bapak pejabat juga bisa tahu kira-kira PPPK enak enggak dijalani,” kata Nurbaiti, pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta kepada JPNN, Kamis (13/9).
Selama ini, lanjutnya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk honorer K2 tidak pernah mempertimbangkan aspek sosial kemanusiaan. Barangkali dengan tukar tempat menjadi PPPK, pejabat bisa merasakan bagaimana rasanya menanti harapan.
“Kok gampang banget keluar statement daftar PPPK. Menjadi PPPK juga enggak segampang yang diucapkan karena harus melalui enam tahapan,” ucapnya.
Yang membuat honorer K2 menolak PPPK, ada sistem seleksinya. Kalau lulus mungkin masih beruntung. Jika tidak lulus, dikembalikan ke daerah.
“Jangan asbun (asal bunyi, red) deh. Jangan suka mempermainkan nasib orang susah, kualat nanti,” kata Nurbaiti dengan nada geram. (esy/jpnn)
