SERANG – Pembangunan gedung DPRD di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocokjaya, sudah selesai dan ditempati. Namun, ada sekira 3.000 meter persegi lahan milik warga yang terkena pembangunan sebagian rumah pompa air dan akses jalan belum dibayar.
Menyelesaikan masalah itu, DPRD Kota Serang sudah menggelar tiga kali rapat dengan Pemkot Serang membahas pembebasan lahan milik warga yang terkena pembangunan gedung DPRD Kota Serang.
Di pertemuan ketiga kemarin diputuskan, Sekretariat DPRD Kota Serang akan mengusulkan pembayaran lahan tersebut untuk dimasukkan pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2018.
Kemarin, rapat terkait pembebasan lahan itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko serta anggota Komisi I. Sementara, perwakilan Pemkot Serang yang hadir, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Adang Darmawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M Ridwan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Hidayat, dan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dedie Suryadi. Hadir pula dalam kesempatan itu perwakilan Badan Pertanahan Nasional Serang M Ikhsan.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko menegaskan, pembebasan lahan seluas tiga ribu meter persegi milik warga itu harus segera dilakukan. “Karena sudah dua tahun,” tegas Bambang usai rapat di ruang aspirasi gedung DPRD Kota Serang.
Namun, tambahnya, pembebasan lahan itu tetap harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembebasan itu mendesak dilakukan karena pemilik lahan telah berkirim surat dan mendatangi Dewan. “Kami tidak ingin di pemerintahan ini meninggalkan PR (pekerjaan rumah). Harus segera diselesaikan,” tandas politikus PDIP ini.
Saat rapat, Bambang juga sempat menanyakan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang yang hadir. “Betul kan ada lahan warga yang terpakai,” ujarnya. Lantaran semuanya mengakui, maka Bambang meminta Sekretaris DPRD Kota Serang Komarudin untuk segera menyelesaikannya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Uhen Zuhaeni mengatakan, rapat pembebasan lahan ini untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait lahan yang digunakan oleh gedung DPRD yang belum terbayarkan. “Menyikapi itu, kami Komisi I memanggil semua OPD terkait untuk menyampaikan aduan masyarakat,” terangnya.
Kata dia, berdasarkan rapat itu, semua merespons dan mengakui bahwa ada lahan milik warga yang terkena pembangunan. Namun, pembangunan itu tetap sesuai site plan. Hanya saja belum dibebaskan lantaran keterbatasan anggaran.
Sekretaris DPRD Kota Serang Komarudin mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat permohonan pengukuran lahan ke BPN Serang secepatnya dan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait usulan pembayaran lahan berdasarkan hasil rapat dan dokumen perencanaan.
Nantinya alokasi anggaran untuk pembebasan lahan itu akan diposkan di Setwan. “Untuk harganya, tentu kami serahkan ke tim appraisal. Pembebasan lahan ini sifatnya hanya melanjutkan saja,” terangnya.
Kepala Bappeda Kota Serang Djoko Sutrisno mengatakan, pembebasan lahan itu akan diselesaikan. Hanya saja untuk pagu anggaran belum final. “Kami akan hitung dari harga pasaran untuk pagunya, sedangkan realisasinya menunggu hasil tim appraisal,” ujar Djoko. (Rostinah/RBG)
