CILEGON – Meski dikenal sebagai kota seribu industri, tetapi masih ada rumah warga tidak layak huni. Di Kecamatan Purwakarta ada empat rumah tidak layak huni yang kondisinya memprihatinkan.
Mendengar adanya informasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Purwakarta, Ketua DPD Partai Demokrat Kota Cilegon Rahmatulloh langsung mendatangi lokasi tiga rumah yang tidak layak huni. “Ternyata setelah turun ke lapangan, tidak hanya rutilahu (rumah tidak layak huni-red) saja, tapi juga kami menemukan musala yang kurang memadai. Untuk rutilahu kami menemukan warga yang hanya memiliki rumah satu kotak terbuat dari bilik bambu dan dihuni 12 orang terdiri dari mertua, anak, menantu, dan cucu. Kalau musala butuh pintu dan tempat wudu,” kata Rahmatulloh saat ditemui di ruang kerjanya sekretariat DPRD Kota Cilegon, kemarin.
Rahmatulloh menambahkan, kondisi rumah milik salah satu warga di Lingkungan Kubanglampit, Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta tersebut telah dibangun atas swadaya beberapa pihak. “Orangnya meminta bantuan kepada kami dan alhamdulillah kami cari donasi dari beberapa industri di lingkungan Purwakarta dan Baznas juga membantu sehingga bisa membangun rumah warga tersebut. Sekarang pembangunannya tinggal finishing,” jelasnya.
Tidak hanya di Lingkungan Kubanglampit, ia juga menemukan rutilahu di Lingkungan Kedurung, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bahkan di satu titik tersebut terdapat tiga rumah yang masuk kategori rutilahu. “Mau menuju lokasinya saja penuh perjuangan. Jarak dari kantor kelurahan ke lokasi itu cukup jauh. Bahkan naik turun gunung. Jalannya hanya bisa dilalui sepeda motor. Tiga rumah terbuat dari bilik, tidak memiliki MCK, lantai dari tanah. Mereka adalah petani dan pedagang buah musiman. Dan saya yakin di lingkungan lain juga masih banyak rutilahu,” terang Rahmatulloh.
Ia menyayangkan, hingga saat ini bantuan dari Pemkot Cilegon belum ada baik itu melalui Dinas Sosial (Dinsos) atau dinas terkait untuk warga tersebut. “Katanya sudah beberapa kali dilakukan survei dari pemerintah, entah Pemerintah Cilegon atau Provinsi Banten, mereka tidak tahu. Karena wilayah tersebut berbatas langsung dengan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Kami sangat menyayangkan pemerintah tidak tanggap dengan kondisi masyarakatnya seperti ini,” tegasnya.
Untuk itu, ia berjanji akan meminta bantuan kepada pemerintah melalui Dinsos dan Baznas yang sudah biasa membantu masyarakat. Ia juga meminta dinas terkait turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. “Ini bukti bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat belum banyak. Kalau anggaran untuk rutilahu masih kecil, silakan naikkan pengajuannya. Kami dari Badan Anggaran (Banggar) siap membantu memberikan dukungan anggaran di tahun 2019,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua RT Kedurung Ali Mamak berharap, pemerintah dapat membantu warganya yang masih menempati rutilahu. “Akses jalan kami bikin dengan swadaya. Aliran listrik juga belum ada dan kami peroleh dari Bojonegara, Kabupaten Serang. Air minum juga kami beli setiap hari dengan harga Rp6.000 per jeriken. Untuk itu kami mohon dengan sangat perhatian pemerintah,” ucapnya.
Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon Syarif Ridwan menyatakan, untuk menuntaskan Rutilahu atau masalah sosial di tengah masyarakat harus ada komitmen terlebih dahulu dari good governance. “Eksekutif harus bisa memilah-milah yang paling dominan antara belanja langsung dan tidak langsung. Usahakan jangan cenderung kepada proyek-proyek fisik. Kalau dibilang butuh, semua butuh dan penting. Tapi ada beberapa hal yang lebih penting, terurama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang harus diutamakan,” katanya.
Ia berharap anggaran untuk kebutuhan langsung bagi masyarakat di tingkatkan. OPD terkait harus berani mengajukan anggaran untuk kebutuhan yang menyentuh langsung ke masayarakat. “Kita harus jujur, kalau melihat ke bawah kondisi masyarakat Cilegon masih banyak yang butuh perhatian dari pemerintah. Terutama masyarakat yang berada di perbatasan-perbatasan mulai dari infrastruktur dan lain-lain masih jauh tertinggal. Kita tidak bisa pungkiri itu. Untuk itu kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan,” ucap politikus PKB ini. (Andre AP/RBG)











