SERANG – Dari 1.112 bakal caleg yang didaftarkan 16 partai politik (parpol) ke KPU Banten, hanya sepuluh orang yang gagal masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Banten pada Pemilu 2019. Sementara 1.102 orang ditetapkan sebagai caleg yang akan bersaing memperebutkan 85 kursi sebagai anggota DPRD Banten periode 2019-2024.
Dari 1.102 caleg yang ditetapkan masuk DCT, dua caleg di antaranya adalah mantan narapidana korupsi yang gugatannya dikabulkan Bawaslu Banten (Desy Yusandi dan Agus Mulyadi).
Menurut Ketua Divisi Teknis KPU Banten Masudi, dimasukkannya Desy dan Agus dalam DCT anggota DPRD Banten pada Pemilu 2019 lantaran KPU Banten telah menerima surat edaran (SE) dari KPU RI terkait tindak lanjut putusan Bawaslu. “SE dari KPU RI telah kami terima, di mana isinya memerintahkan agar bacaleg mantan narapidana korupsi yang gugatannya dikabulkan Bawaslu harus dimasukkan dalam DCT,” kata Masudi kepada wartawan usai rapat pleno penetapan DCT di aula KPU Banten, Kamis (20/9).
Ia menambahkan, sebelum DCT ditetapkan, dari 1.112 bacaleg yang telah didaftarkan parpol ke KPU Banten, hanya 1.101 yang berhak masuk DCT. Namun, karena ada bacaleg yang sebelum pleno DPT mengajukan pengunduran diri dan surat pengunduran dirinya secara resmi diterima KPU maka yang masuk DCT hanya 1.100 bacaleg. “Kemudian ditambah dua bacaleg yang gugatannya dikabulkan Bawaslu Banten maka DCT yang ditetapkan jumlahnya 1.102 caleg,” tuturnya.
Terkait bacaleg yang sudah memenuhi syarat masuk DCT, tetapi mengundurkan diri di menit-menit akhir, Masudi mengatakan, itu hak warga negara yang dijamin undang-undang. “Yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, kalau tidak salah bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN). Karena belum masuk DCT, yang bersangkutan diterima pengunduran dirinya,” jelasnya.
Terkait hasil penetapan DCT anggota DPRD Banten pada Pemilu 2019, Masudi mengaku akan secepatnya disampaikan ke parpol peserta pemilu dan Bawaslu. “Besok (hari ini) kita serahkan berkas berita acara hasil pleno penetapan DCT pada pengurus parpol dan Bawaslu. Sekaligus disosialisasikan di media massa untuk diketahui publik,” urai Masudi.
Sementara Ketua KPU Banten Wahyul Furqon menambahkan, pleno penetapan DCT telah dilakukan sesuai jadwal dan tahapan Pemilu 2019. “Hari ini (kemarin-red) penetapan DCT dilakukan serentak sesuai tingkatannya masing-masing. DCT anggota DPRD Banten akan kami laporkan ke KPU RI. Begitu juga dengan DCT kabupaten kota akan dilaporkan ke KPU provinsi,” katanya.
Terkait masuknya dua mantan narapidana korupsi dan DCT anggota DPRD Banten, Wahyul mengaku, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu. “Meskipun KPU kecewa dengan putusan itu, tetapi KPU RI sudah menginstruksikan semua KPU daerah untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu,” ungkapnya.
“DCT telah ditetapkan, selanjutnya kami fokus dengan agenda deklarasi kampanye damai pada 23 September,” tambah Wahyul.
Untuk diketahui, KPU Banten telah menetapkan daftar calon sementara (DCS) sebanyak 1.017 bacaleg pada 11 Agustus 2018. Hampir 100 bacaleg termasuk Desy dan Agus dicoret KPU sehingga tidak masuk dalam DCS.
Menanggapi putusan KPU Banten terkait penetapan DCS, enam parpol melakukan gugatan ke Bawaslu. Enam parpol yang mengajukan sengketa soal DCS ke Bawaslu Banten adalah Partai Berkarya, Perindo, PKPI, PBB, PAN, dan Golkar.
Hasilnya, para bacaleg yang tidak masuk DCS diberikan kesempatan melakukan perbaikan dokumen persyaratan yang kurang lengkap, di mana kekurangan itu yang menyebabkan mereka tidak masuk DCS.
Menanggapi keputusan KPU Banten yang memasukkan dua caleg Golkar dalam DCT, Sekjen DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum mengapresiasi KPU Banten yang telah menindaklanjuti putusan Bawaslu Banten. “KPU sudah tepat mengambil keputusan, sebab tidak ada alasan untuk tidak memasukkan dua caleg kami yang sebelumnya dicoret dalam DCS masuk DCT anggota DPRD Banten pada Pemilu 2019,” ungkapnya. (Deni S/RBG)












