SERANG – Sekda Kota Serang Tb Urip Henus resmi menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) Walikota Serang. Kemarin, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Gunawan Rusminto menyerahkan Surat Gubernur Banten Nomor 130/2594-Pem/2018 tentang Pelaksana Tugas Harian Walikota Serang kepada Sekda Kota Serang Tb Urip Henus di ruang kerja Urip, Jumat (21/9).
Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim tertanggal 20 September 2018 itu menyebutkan, untuk menghindari kekosongan jabatan walikota Serang maka Sekda Kota Serang Tb Urip Henus melaksanakan tugas sehari-hari walikota Serang sampai dengan dilantiknya penjabat (Pj) walikota Serang atau walikota Serang terpilih hasil Pilkada 2018.
Gunawan mengaku kedatangannya ke Puspemkot Serang hanya untuk menyerahkan surat saja. “Kalau penjabat walikota, kami tinggal menunggu dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri-red),” ujar Gunawan, didampingi Kepala Bagian Otda Biro Pemerintahan Pemprov Banten Masaputro Deli di ruang kerja Urip, Jumat (21/9).
Kata Gunawan, saat ini usulan tersebut masih ada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Diharapkan pekan depan surat keputusan (SK) tentang penjabat walikota Serang akan keluar. “Agar tak ada kekosongan, maka ditunjuklah Pak Sekda (Urip-ted) sampai keluarnya SK pj atau walikota Serang terpilih,” ungkapnya.
Meskipun masa kerja plh terbatas, yakni 15 hari, tapi Gunawan menerangkan, waktu itu dapat diperpanjang apabila SK pj walikota atau walikota Serang terpilih belum keluar. Namun, kewenangan plh walikota memang terbatas dan tidak boleh mengambil kebijakan strategis termasuk pengesahan APBD.
Selain itu, plh walikota juga tidak dapat melakukan mutasi pegawai hingga mengeluarkan peraturan walikota. Tak hanya itu, plh walikota juga harus berkoordinasi dengan gubernur.
Kepala Bagian Otda Biro Pemerintahan Pemprov Banten Masaputro Deli menambahkan, usulan pj walikota sudah disampaikan ke Kemendagri berbarengan dengan usulan pemberhentian Walikota Serang Tb Haerul Jaman dan Wakil Walikota Serang Sulhi. Namun karena ada 60 kepala daerah yang berproses untuk penertiban SK guna pencalonan, maka SK pemberhentian kepala daerah didahulukan. “Jangan sampai hak seseorang terhambat. Kondisi normalnya, SK pemberhentian dan pengangkatan pj walikota berbarengan. Tapi, ini berbeda,” tuturnya.
Plh Walikota Serang Tb Urip Henus mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten, khususnya gubernur yang cepat mengambil sikap sehingga tidak ada kekosongan walikota.
Diketahui, walikota dan wakil walikota berhenti Kamis (20/9) dan pada Jumat (21/9) sudah ada plh.
“OPD di Pemkot, sekalipun Plh tidak boleh stagnan dalam menjalankan rutinitas,” ujarnya.
Minggu (23/9) malam, ia akan menemui gubernur di rumah dinasnya untuk melapor bahwa pekan depan akan dilakukan rapat evaluasi OPD. “Kalau Pak Gubernur berkenan bisa hadir, atau kalau berhalangan nanti hasil rapat evaluasi akan kami laporkan,” tutur Urip.
Ia mengaku tak ada pesan khusus dari Jaman dan Sulhi. “Hanya berharap agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Itu saja,” ujarnya. (Rostinah/RBG)
