SERANG – Pada Selasa (9/10), PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Horison Ultima Ratu Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten.
RUPSLB Bank Banten memutuskan untuk mengangkat jajaran pengurus perseroan yang baru, yang efektif setelah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemegang saham telah menyetujui pengunduran komisaris, adapun susunan dewan komisaris dan direksi Bank Banten adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
– Komisaris Utama : Agus Ruswendi
– Komisaris Independen : Media Warman
– Komisaris Independen : Agus Erhan
– Komisaris Independen : Titi Khoiriah
Adapun untuk direksi Bank Banten adalah sebagai berikut :
– Direktur Utama : Fahmi Bagus Mahesa
– Direktur : Bambang Mulyo Atmojo
– Direktur : Jaja Jarkasih
– Direktur : Kemal Idris
Sebelumnya salah satu komisaris Bank Banten yang mengundurkan diri adalah Ranta Suharta, telah disetujui oleh OJK. Penggantinya, Agus Erhan menjabat komisaris setelah hasil uji kemampuan dan kepatutan disetujui oleh OJK.
Dalam RUPSLB, Fahmi Bagus Mahesa Direktur Utama Bank Banten menyampaikan bahwa kinerja keuangan Bank Banten mengalami pertumbuhan, walaupun dengan adanya keterbatasan moda. “Total aset meningkat sebesar 10,66 persen secara year on year dari Rp7,36 triliun pada Juni 2017 menjadi sebesar Rp8,45 triliun pada Juni 2018 yang diperoleh dari peningkatan realisasi penyaluran kredit,” kata Fahmi dalam public expose RUPSLB.
Untuk pertumbuhan kredit yang diberikan, lanjut Fahmi, meningkat sebesar 41,05 persen dari Rp4,01 triliun pada Juni 2017 menjadi Rp5,65 triliun pada Juni 2018. Untuk dana pihak ketiga meningkat sebesar 4,61 persen dari Rp5,97 triliun menjadi Rp6,24 triliun (Juni 2017-Juli 2018). “Total rugi bersih pada Juni 2018 sebesar Rp68,8 miliar,” lanjut Fahmi.
Bank Banten hadir untuk masyarakat Banten, untuk menguatkan perekonomian masyarakat Banten, untuk itu Bank Banten melakukan penekanan strategi perseroan 2019 yaitu rencana penguatan modal. Sesuai dengan perda Provinsi Banten No 5 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham perseroan terbatas Badan Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.
Komisaris independen Media Warman menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten konsen dalam mengembangkan Bank Banten ke depan. “51 persen saham Bank Banten dimiliki oleh Pemprov Banten, Bank Banten hadir untuk menguatkan perekonomian masyarakat Banten. Untuk itu Pemprov Banten melihat Bank Banten memiliki potensi dan pemerintah konsen dalam perbaikan kerja di Bank Banten, pemerintah berharap Bank Banten dapat sejajar dengan Bank konvensional yang lain, dan menjadi 10 besar BPD terbaik se-Indonesia,” jelasnya.
“Dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia, oleh karena itu penguatan permodalan dari pemprov dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perda Pemprov Banten No 5 Tahun 2013 total penambahan modal adalah Rp940 miliar, Rp600 milair sudah disalurkan kepada Bank Banten, di perubahan APBD 2018 akan ditambah penyertaan modal sebesar Rp175 miliar, untuk sisanya sebesar Rp160 miliar ditambahkan di anggaran APBD Tahun 2019” lanjut Media.
Fahmi menambahkan, “Selain itu Bank Banten juga merencanakan untuk melaksanakan right issue. Melakukan penawaran umum terbatas paling lambat semester 1 tahun 2019, dengan tetap mempertahankan porsi kepemilikan Pemprov Banten minimal sebesar 51 persen” pungkasnya. (*)











