CILEGON – Evi Silvi Yuniatul Hayati merasa keberatan atas keputusan sejumlah warga korban gusuran di Cikuasa Pantai, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, yang mencabut dirinya sebagai kuasa hukum warga dalam perkara gugatan atas aksi penggusuran yang dilakukan Pemkot Cilegon. Silvi menilai ada muatan politik dalam sikap sebagian masyarakat tersebut karena hal-hal yang dijadikan alasan oleh pihak yang mencabut kuasa hukum itu tidak sesuai dengan fakta.
“Korban gusuran cabut kuasa alasannya merasa dikhianati, katanya saya menjanji-janjikan, ketiga klaim terlunta-lunta. Faktanya, selaku pengacara melakukan upaya hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan,” kata Silvi saat mengunjungi kantor Radar Banten, Rabu (17/10).
Menurut Silvi, ia bersama tim telah berjuang untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gusuran melawan Pemkot Cilegon sejak awal hingga sampai saat ini, saat proses kasasi sedang berlanjut.
Sebagai kuasa hukum, Silvi mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin menempuh prosedur yang seharusnya. Untuk memperjuangkan masyarakat, membutuhkan waktu lama. “Kita berjuang melawan Pemkot Cilegon, sidang di PTUN hasilnya menang, pemkotnya banding, kita lawan sampai kasasi, kita juga bersidang di pengadilan negeri, bandingnya kalah, sekarang kasasi,” ujarnya.
Melihat upaya-upaya yang telah dilalui dengan waktu yang ditempuh, menunjukkan keseriusan ia bersama tim dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Soal janji, yang memberikan janji bukan Silvi, pemerintah yang berjanji akan membayar ganti rugi,” ujarnya.
Atas dasar itu, Silvi meyakini pencabutan upaya hukum itu ada campur tangan pihak lain dan berbau kepentingan politik. “Di tahun politik jadi berubah. Tiba-tiba mencabut kuasa, itu hak, tapi ada ketentuan, sudah selesai belum pengerjaannya, ini kan tinggal menunggu, kasasi lama,” ujarnya.
“Satu sisi saya dirugikan, sekarang tanya ke warga, apakah menunda-nuda, menelantarkan, meminta duit, ini tahun politik kita diadu-adu. Kami akan melaporkan ini secara hukum, jangan sampai perjuangan kita rusak karena oknum,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang mewakili masyarakat yang tidak mencabut hak kuasa hukum mengungkapkan, apa yang dituduhkan kepada Silvi tidak benar. Menurutnya, Silvi tidak menjanjikan kepada masyarakat tetapi membantu menyikapi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat
Soal tudingan meminta sejumlah uang kepada masyarakat, menurutnya, hal itu untuk kepentingan proses hukum yang berlangsung dan permintaan itu hasil rembuk bersama masyarakat. “Bahasa-bahasa yang mendiskreditkan itu salah. Perkara hukum kan harus bayar, untuk memenangkan perkara itu kan harus ada saksi-saksi. Saksi ahli, dia yang pakar itu kan tidak begitu saja kita minta dia mau, semua kan harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Kita rembukan dengan masyarakat dan itu juga (masyarakat) enggak bayar,” ujarnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Silvi bersama tim menunjukkan hasil positif di mana masyarakat menang dalam setiap proses hukum. Kini, diproses kasasi, kuasa hukum terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. (Bayu M/RBG)
