CILEGON – Pemkot Cilegon menjalankan mekanisme pelantikan pelaksana tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi menjadi walikota Cilegon definitif. Ini usai Pengadilan Negeri (PN) Serang menyatakan bahwa kasus suap perizinan Transmart yang menimpa Walikota nonaktif Tb Iman Ariyadi inkracht (berkekuatan hukum tetap).
Pekan lalu, Bagian Hukum Setda Pemkot Cilegon melayangkan permohonan surat keterangan inkracht dan register perkara pidana peradilan ke PN Serang. Jika dokumen-dokumen yang dimohonkan telah dimiliki, Bagian Pemerintahan Setda Pemkot Cilegon akan mulai memproses surat permohonan pelantikan walikota Cilegon definitif kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Melalui Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemprov Banten, nanti kami akan melayangkan surat permohonan pelantikan itu,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Setda Pemkot Cilegon Lina Komalasari, kemarin.
Menurut Lina, mekanisme permohonan pelantikan Plt Walikota Cilegon dijalankan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, pelantikan walikota definitif ditengat 30 hari pasca-inkracht PN Serang. “Kalau menurut aturan, maksimal 30 hari sudah dilakukan pelantikan,” jelasnya.
Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi enggan memberikan komentar banyak. Edi hanya mengatakan bahwa mekanisme permohonan pelantikan sedang dilaksanakan Pemkot Cilegon. “Kalau tidak salah, Bu Sekda sudah memproses mekanisme pelantikan,” ujarnya.
Edi enggan berkomentar tentang perhelatan perebutan kursi wakil walikota jika dirinya telah dilantik. Secara diplomatis Edi mengatakan, menyerahkan kepada partai koalisi. “Saya ini user, juga penonton. Siapa pun wakil walikotanya, saya serahkan kepada partai koalisi,” tutupnya. (Andre AP/RBG)












