SERANG – Jumlah pengangguran di Banten tahun ini menempati peringkat pertama paling banyak di Indonesia. Dari 5,83 juta orang angkatan kerja, hanya 5,33 juta orang yang bekerja. Sementara 496,73 ribu orang masih menganggur hingga Agustus 2018.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, kemarin (5/11), merilis data resmi Ketenagakerjaan Banten pada Agustus 2018. Menurut Kepala BPS Banten Agoes Soebeno, secara persentase jumlah pengangguran di Banten Agustus 2018 mengalami penurunan dibanding Agustus 2017. Tahun lalu jumlah pengangguran di Banten sebanyak 9,28 persen. Sedangkan tahun ini jumlahnya 8,52 persen. Namun, penurunan itu tetap menjadikan Banten sebagai provinsi tertinggi jumlah penganggurannya dibandingkan 33 provinsi di Indonesia.
“Tahun lalu, Banten menempati peringkat kedua pengangguran terbanyak se-Indonesia, karena yang tertinggi pada Agustus 2017 adalah Provinsi Maluku. Tapi, tahun ini jumlah pengangguran di Maluku hanya 7,27 persen, lebih baik dibandingkan Jawa Barat 8,17 persen dan Banten 8,52 persen. Banten, Jawa Barat, dan Maluku menjadi tiga provinsi terbanyak jumlah penganggurannya di Indonesia pada Agustus 2018, di mana jumlah pengangguran secara nasional hanya 5,34 persen,” kata Agoes kepada Radar Banten, Senin (5/11).
Agoes memaparkan, sampai Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 5,34 persen atau setara 7,001 juta orang dari 131,01 juta orang angkatan kerja. Provinsi Banten menyumbang jumlah pengangguran paling banyak dari 34 provinsi di Indonesia.
Berdasarkan data BPS Banten, dari 11 juta lebih penduduk Banten, tercatat 9,18 juta orang penduduk usia kerja. Sebanyak 5,83 juta orang angkatan kerja dan 3,35 juta orang bukan angkatan kerja (mengurus rumah tangga, sekolah, dan yang lainnya). “Angka pengangguran Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten,” ungkapnya.
Agoes menambahkan, dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan SMK paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja, sebanyak 14,23 persen. Kondisi itu sama seperti tahun sebelumnya di mana pencari kerja terbanyak adalah lulusan SMK. “Lulusan perguruan tinggi lebih mudah terserap di pasar kerja, hanya 3,76 persen lulusan diploma dan 4,50 persen lulusan sarjana yang menganggur. Mereka yang lulusan SD ke bawah juga banyak terserap di lapangan kerja, tetapi umumnya hanyalah pekerja informal dan bukan new entry,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah pengangguran menurut kabupaten kota, paling banyak di Kabupaten Serang. Sementara penduduk bekerja terbesar terdapat di Kabupaten Tangerang, hal itu mengingat Kabupaten Tangerang adalah kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi Banten, yaitu sebanyak 1,5 juta orang, dan yang terkecil terjadi di Kota Cilegon, sebagai kota dengan penduduk terkecil di Banten. “Pengangguran terbanyak dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tertinggi adalah di Kabupaten Serang, yaitu sebesar 12,78 persen. Penurunan TPT terjadi hampir di semua kabupaten kota, kecuali di Kota Tangerang terjadi peningkatan menjadi 7,41 persen,” tuturnya.
Agoes mengaku, sampai harus memberikan penjelasan kepada Gubernur Wahidin Halim di Pendopo Gubernur terkait data pengangguran itu. “Tadi (kemarin-red) saya dipanggil oleh gubernur, itulah BPS tukang potret. Kalau data bagus pada senyum-senyum, kalau kurang pas ya dipanggil,” candanya.
Kepada Wahidin, Agoes mengaku telah menyampaikan penyebab jumlah pengangguran di Banten paling banyak di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah migran penduduk dari wilayah lain banyak ke Banten. Sebagian besar migran mencari pekerjaan dengan kompetensi yang baik. Kurang beruntungnya warga Banten juga mencari pekerjaan. Sementara kesempatan kerja terbatas.
“Mengapa Banten menarik. UMP dan UMK-nya tinggi. Ditambah Banten Utara banyak industrinya. Akhirnya, gubernur menerima penjelasan yang saya paparkan,” tuturnya.
TANTANGAN PEMPROV
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi saat dikonfirmasi mengaku juga dipanggil oleh gubernur terkait data ketenagakerjaan yang dirilis BPS Banten, tetapi dirinya tidak bisa memenuhi panggilan gubernur karena sedang mengikuti pendidikan dan latihan (diklat). “Saya sebenarnya belum memperoleh data resmi BPS terkait jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2018. Saya juga sempat dipanggil Pak Gubernur, tetapi karena saya sedang diklat, kehadiran saya diwakili,” kata Alhamidi melalui sambungan telepon.
Menyikapi kenyataan jumlah pengangguran di Banten terbanyak se-Indonesia, Alhamidi mengaku fakta itu menjadi tantangan bagi Disnakertrans untuk bekerja lebih baik lagi dalam menekan jumlah pengangguran seoptimal mungkin. “Tapi, persoalan pengangguran bukan hanya tanggung jawab Disnaker, sedikitnya ada 13 OPD di Pemprov Banten yang juga memiliki tanggung jawab yang sama,” ujarnya.
Menurut Alhamidi, pihaknya telah berupaya menekan jumlah pengangguran dengan berbagai upaya strategis. Bahkan, tahun ini Disnakertrans, Dindikbud, dan Disperindag telah membentuk Forum Skill Development Center (SDC). Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kegiatan penerimaan, pelatihan, dan penempatan kerja SDM industri Banten 2018.
“Mulai tahun ini kami tidak menggelar job fair, kami memilih langsung melakukan kerja sama dengan industri yang ada di Banten,” jelasnya.
Dengan jumlah pengangguran hampir 500 ribu orang, Alhamidi mengaku akan meningkatkan kerja sama dengan 14 ribu lebih perusahaan di Banten untuk menyerap tenaga kerja lokal.
“Memang kalau datanya per Agustus, pengangguran selalu bertambah. Sebab, setiap tahun ajaran baru, ada lebih dari 70 ribu lulusan SMA SMK yang mencari pekerjaan. Tanpa data BPS, kami sudah lihat langsung puluhan ribu lulusan SMA SMK itu antre membuat kartu pencari kerja (kartu kuning),” jelasnya.
Alhamidi berharap, laju pertumbuhan ekonomi di Banten bisa terus tumbuh hingga akhir tahun ini. “Ekonomi tumbuh satu persen saja, itu artinya ada 150 hingga 200 ribu lowongan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menilai, data yang disampaikan BPS merupakan data resmi yang menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah. “Jumlah pengangguran di Banten masih 490 ribu, merupakan kartu kuning untuk beberapa tahun ke depan, meski pun untuk fakta hari ini menjadi kartu merah,” katanya.
Yang harus disikapi bersama, kata Fitron, justru bukan jumlah pengangguran terbanyaknya, tapi jenjang pendidikan yang paling banyak menyumbangkan pengangguran. “Lulusan SMA dan SMK menempati posisi tertinggi penyumbang TPT maka berisiko jika kita tidak memastikan pendidikan kita berkualitas. Ingat, mereka bukan cuma butuh lulus, tapi mampu berkompetisi di tengah lapangan kerja yang penuh persaingan secara terbuka. Ini juga risiko dari keberanian kita mengalokasikan anggaran untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur,” tandas Fitron.
Ia berharap, Pemprov Banten menjadikan data BPS Banten sebagai acuan dalam rangka menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (Deni S/RBG)
