SERANG – Dua pekerjaan rumah (PR) besar Pemprov Banten sekarang adalah pengangguran dan kemiskinan. Tahun ini, angka pengangguran di Banten mencapai 8,52 persen, dan angka kemiskinan mencapai 5,24 persen.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, hingga Agustus 2018 warga Banten yang menganggur sebanyak 496 ribu orang (8,52 persen), dan warga Banten yang miskin hingga Maret 2018 sebanyak 661 ribu orang (5,24 persen).
Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo menilai, tingginya jumlah pengangguran di Banten berkorelasi dengan angka kemiskinan dan daya beli masyarakat. Menurutnya, pengangguran juga terkait dengan pertumbuhan investasi dan masalah ketenagakerjaan. “Ini ada masalah terkait kebijakan investasi. Investasi yang masuk ke Banten investasi padat teknologi sehingga sedikit menyerap tenaga kerja. Selanjutnya pelayanan di bidang ketenagakerjaan terkait balai pelatihan dan kerja sama dengan perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja lulusan SMK atau tenaga kerja lokal tidak serius digarap pemerintah daerah,” kata Bambang kepada Radar Banten, Selasa (6/11).
Hal lain yang masih bermasalah adalah lulusan SMK yang menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran. Hal ini terkait pelayanan bidang pendidikan yang perlu kerja keras terkait kualitas lulusan dan kesesuaian kompetensi dengan dunia industri. “Pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir tidak berhasil menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Perlu fokus dan kerja keras, karena meningkatnya pengangguran berdampak pada kesejahteraan masyarakat Banten, dan meningkatnya kriminalitas,” ujarnya.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku prihatin dengan hasil survei BPS, yang menempatkan Banten sebagai provinsi yang paling banyak penganggurannya di Indonesia. Menurut Asep, mulai tahun ini pemprov dan pemkab/pemkot se-Banten harus duduk bersama membuat perencanaan, program dan penganggaran yang terukur dan terarah untuk menekan dan mengentaskan pengangguran. “Mengurangi jumlah pengangguran tidak bisa sendiri-sendiri, provinsi dan kabupaten kota harus kerja bersama,” ujar Asep.
Ia menambahkan, DPRD Banten mencatat sejumlah penyebab tingginya pengangguran di Banten. Pertama, masih belum terintegrasinya angkatan kerja atau lulusan SMK dengan lapangan kerja yang dibutuhkan, kedua, pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan, misalnya proyek strategis nasional di Banten. Ketiga, pengembangan UMKM yang belum optimal. “Andai saja proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang, Waduk Karian, Waduk Sindangheula sudah selesai, saya yakin akan menyerap tenaga kerja lokal, ini salahsatu solusi terdekat mengurangi pengangguran,” ungkapnya.
Gubernur Wahidin Halim menanggapi serius hasil survei BPS. Menurut Wahidin, survei yang dilakukan BPS pada Agustus 2018 bertepatan dengan kelulusan siswa SMA-SMK. “Survei BPS dilakukan setelah anak-anak sekolah lulus ujian, mereka mencari kerja dan tercatat sebagai pengangguran. Bahkan anak para pengusaha dan pegawai pemda yang baru lulus sekolah kemudian mencari pekerjaan tercatat sebagai pengangguran oleh BPS,” kata WH kepada wartawan seusai memimpin Rapat Koordinasi Progres Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pendopo Lama Gubernur, Kota Serang.
Gubernur yang akrab disapa WH ini menambahkan, banyaknya pendatang dari provinsi lain yang tinggal di Banten mencari pekerjaan turut menambah jumlah pengangguran. Selain itu, maraknya perusahaan besar yang pindah dari Banten juga menyebabkan pengangguran di Banten paling tinggi di Indonesia. “Banyak pabrik yang butuh tenaga kerja pindah ke luar Banten. Misalnya pabrik pembuat kaos kaki pindah ke Jawa Tengah,” tutur WH.
Kendati demikian, WH mengaku ironis dengan data BPS, sebab di Banten terdapat 14 ribu lebih industri, tetapi tingkat pengangguran terbesar di Indonesia. “Kita tidak tahu apakah yang menganggur itu semuanya penduduk Banten. BPS kan hanya secara umum, apakah 496,73 ribu orang yang menganggur adalah warga Banten semua atau orang dari luar daerah yang datang ke sini,” tegasnya.
Hal lain yang menyebabkan pengangguran di Banten tinggi, lanjut WH, masih adanya praktik percaloan tenaga kerja di Banten. WH mengetahui sejumlah pabrik di Kabupaten Serang menarik uang Rp4 juta bagi calon tenaga kerja. Praktik ini dilakukan perorangan dan pemerintah daerah tidak bisa intervensi.
Ia melanjutkan, sebetulnya angka 8,52 persen jumlah pengangguran per Agustus 2018 di Banten turun satu digit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 9,28 persen. Meskipun turun, Banten secara nasional masih terbanyak jumlah penganggurannya. Untuk mengurangi pengangguran di Banten, kata WH, akan segera membangun link and match dan membangun sekolah-sekolah yang siap kerja. (Deni S/RBG)
