SERANG – Panitia seleksi (pansel) telah menutup masa pendaftaran bakal calon sekda Banten pada Jumat (28/12). Kesekretariatan pansel mencatat ada 11 pejabat yang telah mendaftarkan diri.
Dari pejabat yang telah mendaftar, tercatat nama Widyaiswara Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Al Muktabar. Presiden Ikatan Widyaiswara Indonesia itu akan bersaing dengan enam pejabat internal Pemprov Banten, serta empat pejabat di luar Pemprov Banten lainnya.
Ketua Sekretariat Seleksi Calon Sekda Banten Ino S Rawita membenarkan bahwa pendaftaran calon peserta lelang jabatan sekda Banten telah ditutup dan ada 11 pejabat yang telah menyerahkan formulir pendaftaran. Menurutnya, semua berkas pendaftar diserahkan ke pansel untuk diteliti administrasinya. “Kesekretariatan hanya menerima berkas pendaftaran, selanjutnya yang memverifikasi berkas itu adalah pansel. Bila berkasnya sesuai dengan yang dipersyaratkan pansel, dipastikan lolos tahapan seleksi administrasi,” kata Ino kepada Radar Banten, akhir pekan kemarin.
Ino menambahkan, banyak pejabat yang telah mendaftar, diharapkan banyak pula yang lolos tahapan seleksi administrasi. Sesuai aturan bila bakal calon sekda yang lolos seleksi administrasi kurang dari empat peserta, pansel akan membuka kembali masa pendaftaran. “Kita harapkan semua yang telah mendaftar, lolos tahapan seleksi administrasinya,” ujarnya.
Terkait kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten yang ikut mendaftar, Ino yang saat ini menjabat Pj Sekda Banten sangat mengapresiasinya. Menurutnya, di tengah tanggung jawabnya memimpin OPD, sejumlah pejabat Pemprov telah terpanggil untuk mengabdikan dirinya sebagai bakal calon pejabat eselon I di Pemprov Banten. “Saya kira tidak akan mengganggu kinerja OPD, sampai sekarang juga jalan saja kegiatan, tidak ada hambatan,” tuturnya.
“Saya juga yakin kepala OPD yang ikut lelang jabatan sekda, telah menyiapkan diri dan mengatur pembagian tugas kapan memimpin OPD dan kapan fokus dengan proses seleksi. Sekarang kan banyak alat atau media untuk komunikasi, jadi tidak akan terganggu kinerja OPD. Tapi, kita lihat nanti keputusan pansel terkait pendaftar yang lolos seleksi administrasi,” tambah Ino.
Berdasarkan data sekretariat pansel, enam pejabat internal Pemprov yang telah mendaftar ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhtarom, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Babar Suharso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) M Husni Hasan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Eko Palmadi, dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Komari, serta Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi.
Sementara dari luar Pemprov selain Al Muktabar, yaitu Rakhmansyah (Kepala Disnaker Kota Tangerang), Harry Mulya Zein (mantan sekda Kota Tangerang/Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN), Rismunandar (pejabat Kemenko Maritim), dan Lili Romli (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, penelitian administrasi berkas para pendaftar dilakukan pansel pada 3 Januari 2019 dan hasilnya diumumkan pada 4 Januari 2019. Setelah seleksi administrasi, tahapan selanjutnya penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas. Selanjutnya, seleksi kompetensi, penulisan makalah terkait kompetensi bidang, tes kesehatan jasmani dan rohani, terakhir presentasi dan wawancara akhir. “Tahapan seleksi akan berakhir pada 15 Februari 2019,” ujar Komarudin.
Diketahui, pansel lelang jabatan sekda Banten telah melakukan rapat penetapan jadwal dan tahapan seleksi di ruang rapat sekda Banten pada 4 Desember lalu. Adapun tahapan seleksi dimulai 10 Desember 2018 hingga 15 Februari 2019. Pansel terdiri atas lima orang, dipimpin oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto sebagai ketua pansel. Adapun anggota pansel, yaitu Didik Suprayitno (Staf Ahli Mendagri), Aris Windiyanto (Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara), Hendro Witjaksono (Staf Ahli Menteri PAN-RB), dan Hamdan (Rektor Unsera).
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengungkapkan, sekda adalah jabatan yang sangat strategis karena menjadi tangan kanan gubernur Banten. Siapa pun dia harus punya karisma, mumpuni atau punya kompetensi di bidang perencanaan program dan anggaran.
“Menjadi sekda Banten artinya menjadi panglima semua OPD sehingga sosoknya harus menjadi teladan bagi Kepala OPD di Pemprov Banten,” kata Bambang.
Ia memaparkan, tantangan sekda Banten ke depan yang utama adalah membersihkan birokrasi dari praktIk KKN, membangun budaya kerja yang beretos kerja dan berdisiplin. Juga, menyegarkan birokrasi dengan orang-orang muda yang kompeten dan berintegritas. “Di samping itu, prioritas menyejahterakan masyarakat Banten dengan program dan kegiatan down to earth dan bermanfaat. Prioritas pada pelestarian lingkungan baik kehutanan, tambang, perairan, dan perkotaan; infrastruktur; pendidikan; kesehatan; program untuk wilayah dan masyarakat tertinggal, terluar, terdepan, di wilayah perbatasan, dan juga kelompok dan wilayah marginal,” tuturnya.
Beratnya tugas seorang sekda, lanjut Bambang, diperlukan figur yang jejak rekamnya bersih dari KKN. Dengan begitu, pelayanan publik bisa lebih terjamin. “Melihat itu semua maka calon sekda dari internal (pemprov) memiliki peluang cukup besar. Saat ini banyak pejabat eselon II yang berpotensi. Mereka harus didorong ikut seleksi,” ujarnya.
Ia berharap, melalui seleksi yang dilakukan pansel, sekda Banten ke depan tidak hanya sosok yang punya integritas tinggi, jujur, dan berkarakter, tetapi juga seorang pemimpin yang layak menjadi teladan bagi seluruh ASN Pemprov Banten.
“Oleh karena itu, sekda sudah harus dikenal gubernur dan sebaiknya dari internal karena sudah mengenal lingkungan strategisnya. Tapi, saya percaya pansel pasti profesional, bukan berarti peserta dari internal diprioritaskan. Semua ditentukan oleh kompetensi dan hasil seleksi masing-masing peserta,” ungkap Bambang. (den/air/dwi)
