JAKARTA-Kebijakan pemerintah menaikkan gaji perangkat desa mendapat respons dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Apkasi menilai kebijakan tersebut baik untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi memberi dampak pada anggaran daerah.
Ketua Umum Apkasi Mardani Maming mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di seluruh Indonesia. “Kami menghargai maksud baik Bapak Presiden tersebut,” ujarnya, kemarin (15/1).
Namun, dia mengakui, kebijakan tersebut memberikan tekanan pada porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika merujuk peraturan yang ada, gaji perangkat desa tersebut masuk dalam jenis pembiayaan atau bersumber di APBD. “Maka, otomatis kebijakan ini akan membebani APBD,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah menaikkan gaji perangkat desa menjadi setara dengan PNS golongan IIA. Sebagaimana regulasi, gaji perangkat desa berasal dari APBD kabupaten kota.
Mardani belum bisa memastikan upaya apa yang akan diambil jika benar-benar membebani APBD. Sebab, kata dia, masalah ini belum dibicarakan secara resmi dalam rapat dewan pengurus Apkasi. Di sisi lain, revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan hukum dan rujukannya juga belum selesai.
Disinggung soal potensi penambahan transfer dana alokasi umum (DAU) dari pusat ke daerah, dia enggan menanggapi lebih jauh. “Mungkin hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut, ya. Tentunya semuanya kan ada mekanismenya,” tuturnya. (jpg/aas)
