JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengibaratkan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) semacam permen manis. PPPK juga hanya sebuah terapi kejut agar pemerintahan ini tidak jadi bulan-bulanan diserang honorer K2 (kategori dua) maupun non-kategori.
“Pemerintah sama sekali tidak punya niat menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia. Pemilu 2019 memang membutuhkan hal itu. Entahlah, apakah memang tidak niat menuntaskan atau memang tidak tahu bagaimana menuntaskannya. PPPPK ini bagi saya hanya sebuah permen manis atau kembang gula dunia pendidikan. Tidak cukup mengenyangkan, tak pula menghilangkan dahaga,” tutur Ramli dalam pernyataan resminya, Rabu (6/2).
Sebaiknya pemerintah berhenti memandang pendidikan bukan dari sudut pandang pendidikan. Pengadaan fasilitas dipandang dari pilot project, sebaran guru dipandang dari sisi keunggulan sekolah, bahkan prestasi siswa dihitung dari sisi peringkat dari nilai total. Semua cara pandang ini tak akan pernah menuntaskan masalah pendidikan Indonesia.
“Menurut hemat kami, pendidikan harus dipandang dari sudut pandang pendidikan, jangan dipandang dari sisi ormas apalagi dari sisi politik,” bebernya.
Presiden tak tahu kalau ada guru di Indonesia yang pendapatannya ratusan ribu sebulan. Ini ketidaktahuan yang menghancurkan hati honorer yang saat ini menjadi tulang punggung pendidikan kita. Bukan sekadar melukai tapi menghancurkan. “Bukan cuma ratusan ribu Pak Presiden tetapi di banyak tempat di Indonesia ini pendapatan guru bahkan di bawah Rp 100 ribu,” ucapnya. (jpnn/aas)
