JAKARTA – Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, telah resmi diundangkan pada 12 Februari 2019.
Peraturan itu secara gamblang menyebutkan bahwa honorer K2 yang boleh ikut mendaftar PPPK hanya yang pernah ikut tes CPNS 2013.
Dalam Ketentuam Umum poin ke-14 PermenPAN RB dimaksud dinyatakan, “Tenaga Honorer yang selanjutnya disebut TH Eks K- II adalah Tenaga Honorer Eks Kategori II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara.”
Meski demikian, tidak semua eks Honorer K2 bisa ikut mendaftar, karena masih ada “pembatasan” yang tercantum di pasal 3 PermenPAN RB tersebut.
Pasal 3: TH Eks K-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
a. guru yang masih aktif mengajar;
b. dosen yang masih aktif bertugas di instansi pemerintah;
c. tenaga kesehatan yang masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan instansi pemerintah; dan
d. penyuluh pertanian yang masih aktif bertugas.
Bahkan, dari ketentuan yang ada di aturan terbaru itu, honorer K2 yang sudah terdaftar dalam database BKN dan sudah mendaftar, belum tentu bisa ikut tes PPPK.
Ada ketentuan yang harus dipenuhi honorer K2 untuk bisa melaju pada tahapan berikutnya.
Dalam PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan, saat proses pendaftaran berlangsung, panitia pelaksana seleksi instansi wajib melaksanakan verifikasi secara cermat dan teliti terkait kelengkapan persyaratan administrasi /dokumen pelamar.
“Jadi pelamar begitu mendaftar, berkasnya langsung diverifikasi oleh instansi penerima PPPK,” kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan yang dihubungi JPNN.com, Rabu (13/2). (jpg/aas)
