SERANG – Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin meminta Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab) segera dibangun. Pembangunan Puspemkab bukan hanya tanggung jawab Pemkab Serang, juga Pemprov Banten dan pemerintah pusat.

“Pemrpov juga harus tanggung jawab, pemerintah pusat juga, kan undang-undangnya (pemekaran Kota Serang-red)-nya juga dari sana,” kata Muhsinin usai pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan, Selasa (19/3).

Pada kesempatan itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pembangunan Puspemkab membutuhkan bantuan dari Pemprov Banten dan pemerintah pusat. Jika hanya dibebankan kepada Pemkab Serang cukup berat.

“Kita juga kan punya program pembangunan lainnya. Kalau kita bangun perkantoran, terus pembangunan masyarakatnya enggak jalan gimana,” katanya.

Rencana Pemkab Serang untuk memulai pembangunan fisik pusat pemerintah kabupaten di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, tahun ini kembali ditunda lantaran ada sebagian lahan yang belum dibebaskan.

Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang Suherlan mengatakan, rencana pembangunan fisik awalnya akan dilaksanakan pada tahun ini. Namun, ada lahan yang belum bisa dibangun satu blok perkantoran.

“Jadi, kita kan nantinya ada empat blok, satu blok itu ada enam gedung. Nah, sekarang belum ada yang bisa dibangun satu blok makanya tahun ini mau fokus pembebasan lahan dulu,” kata Suherlan di ruang kerjanya, Senin (7/1) lalu.

Suherlan mengatakan, dari luas lahan 65 hektare yang akan dijadikan Puspemkab, baru 45 hektare yang sudah dibebaskan. Sementara, sisanya masih dalam proses pembebasan. “Kemungkinan pembangunan fisik bisa dilakukan 2020,” ujarnya. (Abdul Rozak)