LEBAK – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Konstruksi Seluruh Indonesia (AKSI) Lebak mengapresiasi kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) yang baik dan profesional. Untuk itu, AKSI optimistis pengadaan barang dan jasa lebih transparan, sehingga ke depan tidak ada lagi plot proyek dan pengaturan proyek.

Ketua DPK AKSI Lebak Rizal Muganegara menyatakan, pengadaan barang dan jasa sudah lebih baik dan profesional dibandingkan dengan sebelumnya. 15 tahun ke belakang, proyek dimonopoli dan diatur sehingga para pengusaha lokal kurang berkembang. Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 membawa angin segar terhadap pengusaha di daerah. Karena, UPBJ sekarang lebih selektif dan semua pengusaha dari berbagai asosiasi mendapatkan peluang yang sama untuk memenangkan proyek di Lebak.

“Terbitnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah membawa angin segar bagi pengusaha. Proyek tidak boleh dimonopoli dan dan proses lelang harus terbuka serta profesional,” kata Rizal Muganegara di sela-sela Rapat Kerja (Raker) DPK AKSI Lebak di kantornya, Selasa (26/3).

Rizal menegaskan, AKSI Lebak komitmen mendukung program percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak. AKSI ingin proses lelang dilakukan secara benar. Jika proses lelang tidak sehat maka hasil pembangunan yang dilaksanakan pengusaha tidak akan berkualitas.

“Pengaturan dan persekongkolan proyek tentu masih ada. Tapi kita minta diminimalisasi dan dicegah sehingga semua pengusaha punya kesempatan sama untuk berkontribusi dalam membangun daerah,” harapnya.(Mastur)