SERANG – KPU RI merilis data terkait kepatuhan peserta Pemilu 2019 perihal laporan awal dana kampanye (LADK). Dari 16 parpol peserta pemilu, hanya lima parpol yang dinyatakan lengkap laporannya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota.
Lima parpol itu adalah PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, dan Demokrat. Sementara 11 parpol lainnya, hanya tertib melaporkan di tingkat pusat, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak semua pengurus parpolnya menyerahkan LADK ke KPU.
RelatedPosts
Ketua Divisi Hukum KPU Banten Nurkhayat Santosa mengatakan, ada tiga kewajiban yang harus dilaksanakan peserta Pemilu 2019. Pertama, penyerahan LADK sebelum masa kampanye, kemudian penyampaian LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye) disampaikan ke KPU pada 2 Januari 2019 dan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) setelah masa kampanye.
“Pengurus parpol tingkat Provinsi Banten semuanya patuh. Mereka telah melaporkan LADK dan LPSDK tepat waktu,” kata Nurkhayat kepada Radar Banten, kemarin.
Ia menjelaskan, sejak awal KPU Banten telah mengingatkan parpol tingkat provinsi, calon anggota DPD RI, serta TKD dan BPD untuk menyerahkan LADK dan LPSDK sesuai waktu yang telah ditetapkan. Bila peserta pemilu tidak melaporkan laporannya, sanksinya sudah sangat jelas yakni tidak mengikuti pemilu di daerah yang bersangkutan.
“Misalnya, partai A, melaporkan LADK ke KPU Banten tapi di Kota Serang tidak melaporkan. Maka, perolehan suara partai A di Kota Serang tidak dihitung,” ungkapnya.
Terkait nominal dana awal kampanye, lanjut Nurkhayat, KPU memang tidak menentukan besarannya. Sebab, yang menjadi kewajiban peserta pemilu adalah menyerahkan LADK dengan rekening khusus. “Yang diatur itu besaran maksimal penerimaan atau sumbangan dana kampanye, bukan besaran dana awal kampanye,” ungkapnya.
Berdasarkan data KPU Banten, dana awal kampanye peserta Pemilu 2019 masih minim, paling besar hanya Rp16 juta, sedangkan paling minim Rp500 ribu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengapresiasi peserta Pemilu 2019 di Provinsi Banten telah melaporkan dana awal kampanye tepat waktu ke KPU. “Dari pengawasan kami, total ada 44 RKDK (rekening khusus dana kampanye) dan LADK (laporan awal dana kampanye). Dengan rincian 16 parpol, 26 calon DPD RI, dan dua tim pemenangan capres-cawapres,” ujar Didih.
Ia melanjutkan, beberapa hal krusial dalam laporan awal dana kampanye harus diperhatikan peserta Pemilu 2019, meskipun di akhir laporan nanti akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. “Kami ingatkan agar peserta pemilu komitmen dengan aturan dana kampanye, di mana identitas penyumbang harus jelas; besaran sumbangan tidak melampaui batas maksimal; serta tidak ada uang negara, BUMN, BUMD, asing, dana desa,” tegas Didih.
Ketua DPW PSI Provinsi Banten Budi Hartono menyampaikan, laporan awal dana kampanye sebagai bagian dari komitmen parpol untuk mematuhi aturan yang berlaku selama masa kampanye. “Dana awal kan pakai rekening khusus, nanti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye PSI akan kami laporkan kembali ke KPU,” ungkapnya.
Terkait data KPU RI yang menyebutkan pengurus PSI di 49 kabupaten kota yang tersebar di 19 provinsi tidak menyerahkan LADK, hal itu menjadi evaluasi DPP PSI. “Itu kewenangan DPP,” ungkap Budi. (den/air/ira)
