SERANG – Pada 2018 lalu BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim Rp2,2 triliun kepada 191 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan di Banten. Klaim terbesar pada program jaminan hari tua (JHT).
“Klaim JHT paling besar yang angkanya, mencapai 80 persen. Klaim yang lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja,” ungkap Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten Eko Nugriyanto saat bersilaturahmi ke kantor redaksi Radar Banten, Jumat (5/4).
Eko didampingi Asisten Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Didin Haryono, Asisten Deputi Direktur Bidang Pelayanan Mulyana, Asisten Deputi Direktur Bidang Keuangan Teldi Rusnal, Asisten Deputi Direktur Bidang Pengawas Pemeriksa dan Manajemen Risiko Yan Dwiyanto, dan Asisten Deputi Direktur Bidang Umum dan SDM Shinta Lystyowati. Kedatangan mereka disambut Pemimpin Redaksi Radar Banten Delfion Saputra, Ahmad Lutfi (Dewan Redaksi), Aditya Ramadhan (Redaktur Pelaksana), Aas Arbi (Redaktur), dan Ahmad Ferri Setiawan (Redaktur Eksekutif Banten Raya TV).
Kata Eko, klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan perlu disampaikan agar masyarakat tahu. BPJS Ketenagakerjaan itu tidak hanya memberikan santunan kecelakaan kerja, juga ada benefit lain yang diperoleh oleh pesertanya. Misalnya beasiswa untuk anak pekerja jika orangtuanya mengalami kecelakaan. Kemudian ada pinjaman uang muka perumahan untuk pekerja yang akan kredit rumah.
Pada kesempatan itu, Eko juga memaparkan soal peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di Banten angkatan kerja di sektor formal sebanyak 5,7 juta orang, namun yang terdaftar sebagai peserta baru dua juta orang. Karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan kepesertaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya dengan menggandeng media massa.
Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Didin Haryono mengungkapkan, meningkatkan kepesertaan antara lain dengan membidik para pegawai honorer dan guru honorer. Dia berharap kepada pemerintah daerah di Banten ikut memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan para pegawai honorer dan guru honorer.
“Mereka dapat jaminan sosial bisa lebih tenang dan nyaman bekerja. Pada akhirnya, mereka juga lebih produktif lagi dalam melayani masyarakat,” ungkap Didin. (aas)
