JAKARTA – Sebagian masyarakat yang mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah bisa melihat hasil tes yang dijalaninya. Hal itu sudah dilakukannya Digital Signature (DS) oleh sebagian instansi pemerintah yang membuka slot P3K.
Kepala Biro Hubungan Masyakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, dari 314 instansi pemerintah daerah (Pemda) yang sudah selesai divalidasi, 112 di antaranya sudah melakukan DS. Jika sudah apply DS, maka peserta sudah bisa melihat hasilnya.
“Masing-masing peserta dari kabupaten, kota, provinsi bisa lihat dari login ke sscasn.bkn.go.id di bagian bawah ada lulus sekian, tidak lulus, nilai saya sekian,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (8/4). Meski demikian, pengumuman resminya akan dilakukan oleh instansi pemda masing-masing.
Sementara untuk 202 instansi Pemda lainnya, kata Ridwan, secara prinsip sudah tidak ada persoalan. Mengingat proses validasi juga sudah dilakukan. Hanya saja, untuk meng-apply DS, ada hal teknis lain yang disiapkan Pemda seperti pengurusan Surat Keputusan.
Lantas, kapan Pemda harus melakukan pengumuman? Ridwan menjelaskan, sebagaimana ketentuan yang ada, yakni Peraturan Menpan nomor 2 tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, tidak diatur. Di mana itu kewenangan mengumumkan menjadi tanggung jawab instansi pemda. “Karena daerah yang butuh, dana juga tersedia, jadi semestinya ga ada halangan,” imbuhnya.
Sementara di Permenpan dan PerBKN, hanya diatur terkait ketentuan pemberkasan. Yakni 14 hari setelah pengumuman, peserta yang lolos harus melakukan pemberkasan. “Kemudian BKN diberi waktu 25 hari menyelesaikan, sejak berkas itu dimasukkan ke BKN,” tuturnya.
Ridwan menjelaskan, jumlah instansi yang akan merekrut PPPK masih bisa terus bertambah. Saat ini saja, masih ada 3 daerah yang dalam proses validasi. Yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kainama, dan Kabupaten Nunukan. Selain itu, lanjutnya, dari 53 Pemda yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup membayar PPPK, ada di antaranya yang berubah sikap. Di antaranya adalah Pemda Pamekasan.
“Jadi kemungkinan dari 53, gak sebanyak itu yang menyatakan gak kuat mengggaji. Jadi bisa jadi kurang dari itu,” ungkapnya. Disinggung soal bagaimana jika masih banyak Pemda yang tetap menyatakan tidak sanggup membayari, Ridwan belum bisa memberi solusi. “Ya itu yang saya belum tahu,” pungkasnya. (jpg/alt)
