LEBAK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak memetakan tempat pemungutan suara (TPS) pemilihan umum 2019. Dari 3.992 TPS, Bawaslu menetapkan 780 TPS rawan terjadi politik uang atau money politics.
Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak Ade Jurkoni mengatakan, ada lima indikator yang menjadi acuan dalam pemetaan TPS rawan di Lebak. Kelima indikator tersebut, yakni akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), dan ketaatan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara. Total TPS rawan di Lebak berdasarkan lima indikator tersebut sebanyak 2.517 TPS.
“Pemetaan TPS rawan didasarkan kepada hasil analisa Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilu 2014 dan pemilu sebelumnya. Namun, Bawaslu juga meng-up date berbagai informasi di lapangan selama satu bulan terakhir dengan melibatkan panitia pengawas kecamatan (Panwascam-red),” kata Ade Jurkoni di kantor Bawaslu Lebak, Minggu (14/4).
Dari 28 kecamatan, daerah paling rawan politik uang, yakni Kecamatan Warunggunung dengan 107 TPS, Rangkasbitung 75 TPS, Cimarga 68 TPS, Wanasalam 52 TPS, dan Kecamatan Leuwidamar 47 TPS. Untuk itu, beberapa kecamatan yang rawan politik uang tersebut menjadi perhatian dari Bawaslu Lebak bersama Panwascam, panitia pengawas lapangan (PPL), dan pengawas TPS.
“Di masa tenang ini, kita akan lakukan patroli untuk mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu. Kami libatkan 3.992 pengawas TPS, PPL, dan Panwascam. Harapannya, tidak terjadi pelanggaran money politics di wilayah Lebak,” jelasnya.
Untuk itu, Ade Jurkoni juga meminta kepada masyarakat proaktif mengawasi pelaksanaan pemilu 2019. Jika ditemukan ada indikasi pelanggaran pemilu maka segera laporkan kepada Bawaslu.
(Mastur)
