SERANG – Trayek Serang-Balaraja di wilayah Serang Timur marak dilintasi angkutan umum yang tidak memiliki izin resmi atau bodong. Kondisi itu dinilai merugikan angkutan umum yang resmi.
Pantauan Radar Banten, Senin (20/5) siang, banyak angkutan umum yang diduga bukan trayeknya, yakni pelat B melintas di wilayah Kecamatan Ciruas. Pengemudi angkot dengan santainya mengangkut dan menurunkan penumpang. Kondisi itu mengakibatkan arus lalu lintas macet.
Ketua Organisasi Transportasi Angkutan Umum (Ortakum) Serang-Balaraja Imam Sutioso membenarkan, maraknya angkutan umum yang bukan trayeknya bebas melintas di wilayahnya. Pihaknya juga sudah berkirim surat kepada gubernur Banten untuk melakukan audiensi terkait masalah angkot yang diduga bodong tersebut.
“Sampai hari ini (kemarin-red) belum mendapat tanggapan. Ramadan ini angkot bodong makin banyak,” keluh Imam kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, kemarin.
Menurut Imam, maraknya angkutan umum bodong merugikan Pemprov Banten, terutama dari segi pemasukan pajak. Oleh karena itu, ia mendesak Pemprov Banten bertindak tegas terhadap pengemudi angkot yang diduga melanggar jalur trayek tersebut.
“Trayeknya merupakan trayek Jakarta, tapi usaha di Banten,” tuduhnya.
Diungkapkan Imam, angkutan umum yang tercatat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten mencapai 349 unit. Namun, hasil temuan di lapangan, angkutan yang beroperasi mencapai lebih dari 600 unit. Kondisi itu dinilainya merugikan pengemudi angkutan yang resmi karena semakin banyak persaingan dengan jumlah penumpang yang terbatas. “Kalau kita kan yang resmi ada izin trayek, mengurus perpanjangan, uji KIR juga,” tukasnya.
Berdasarkan hasil pantauannya, angkutan yang tidak memiliki izin resmi datang dari Kota Tangerang dan Jakarta. Mobil angkutan dituduh sengaja dicat warna merah putih agar bebas beroperasi di trayek Serang-Balaraja.
“Kita bisa lihat dari pelat nomornya, ada yang pelatnya B, terus huruf belakangnya juga dari Tangerang dan Jakarta,” jelasnya.
Maraknya angkutan umum bodong juga, dinilai Imam, menimbulkan kecemburuan sosial pengemudi angkutan lainnya. “Akhirnya yang resmi juga berpikirnya ngapain ngurus perpanjangan izin, toh yang bodong juga bisa beroperasi,” kesalnya.
Sementara itu, pengemudi angkutan umum yang diduga melanggar trayek, Sajudin mengakui, angkutan yang dikemudikannya melanggar jalur trayek. Katanya, angkutan umum yang dioperasikannya merupakan jalur trayek Tangerang. “Saya cuma narik (mengoperasikan angkot-red) doang, ini angkot punya teman,” kilahnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Serang Beni Yuarsa tidak menyangkal, di wilayahnya marak angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek. Namun, kata Beni, jalur trayek di jalan nasional itu merupakan kewenangan Pemprov Banten. “Tapi kalau Pemprov mengadakan razia, kita siap bantu,” tegasnya.
Beni mengaku, pihaknya sering melakukan razia penertiban angkutan umum yang tidak memiliki izin. Hasilnya, banyak angkutan umum yang ketangkap basah tidak memiliki izin. “Kita sudah lakukan penindakan. Bahkan, sudah bersinergi dengan kepolisian juga untuk ditilang,” pungkasnya. (mg06/zai/ira)
