CILEGON – Partai Golkar meradang setelah PDIP meminta agar wakil walikota Cilegon terpilih Ratu Ati Marliati didiskualifikasi. Golkar malah menuding balik bahwa DPC PDIP Kota Cilegon sedang membuat lelucon. Golkar mengklaim, Ratu Ati Marliati maju dan terpilih menjadi wakil walikota sesuai dengan aturan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon Endang Efendi menyayangkan pernyataan pengurus DPC PDIP terkait adanya kekurangan persyaratan pencalonan Ratu Ati Marliati. Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan saat proses pemilihan.
RelatedPosts
“Jadi, jangan cari leluconlah. Aneh, kenapa kemarin (saat pemilihan) tidak mempermasalahkan,” ujarnya kepada Radar Banten, Selasa (21/5).
Menurut Endang, semua proses persyaratan sudah dinyatakan sah oleh Panlih DPRD. Panlih, kata dia, berasal dari perwakilan fraksi. Termasuk dari fraksi PDIP. Kalau, ada yang tidak lengkap, kenapa PDIP tidak protes dalam proses sebelum penetapan.
“Kalau memang tidak lengkap, kenapa PDIP tidak ngotot,” katanya.
Ia juga enggan mengaitkan keterlambatan pelantikan dengan kurangnya syarat dari calon terpilih. Endang mengaku, DPRD punya hak dalam waktu tertentu menanyakan proses usulan pelantikan tersebut ke Pemprov Banten. “Nanti bisa saja DPRD menanyakan kepada gubernur dan Kemendagri,” terangnya.
Sementara itu, eks ketua Pansus Pemilihan Wakil Walikota Cilegon Isro Miraj mengatakan, dalam tahapan yang dilakukan mulai dari Pansus beralih ke Panlih berjalan sesuai dengan aturan. Termasuk persyaratan setiap bakal calon. “Itu ada surat rekomendasi DPP Partai Golkar. Itu semua calon ada,” katanya.
Isro yang juga anggota Fraksi Golkar menyayangkan protes tidak dilakukan pada saat tahapan pemilihan. Isro yang pernah memimpin Panlih berkewajiban meluruskan agar masyarakat tidak salah memahami persoalan tersebut.
“Saya kaget ketika PDIP menyatakan Bu Ati tidak memiliki rekomendasi DPP,” terangnya.
Lebih lanjut, Isro mengatakan, kalaupun ada beberapa hal terkait syarat administratif, sudah diserahkan ke bagian hukum Pemkot Cilegon. Tapi, tidak merubah substansi dari hasil yang telah diputuskan.
“Jadi, saya pastikan itu (rekomendasi DPP-red) ada. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” katanya.
Sementara itu, wakil walikota terpilih, Ratu Ati Marliati membantah bila pencalonannya disebut cacat hukum. Ati menegaskan, dirinya bersama pesaingnya Reno Yanuar sama-sama melampirkan persyaratan sesuai dengan aturan.
“Tidak ada itu cacat hukum. Artinya, dari awal Pak Reno dengan saya juga bersama-sama mengikuti semua tahapan,” katanya usai menghadiri tarawih berkunjung (tarjung) di Masjid Kedaung, Purwakarta, Senin (21/5) malam.
Kata dia, dirinya melampirkan rekomendasi DPP Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto. Syarat tersebut dilampirkan saat pencalonan.
“Tidak perlu gembar-gembor ke media. Kami sudah lampirkan sebagai persyaratan langsung ke panlih yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Airlangga,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDIP Kota Cilegon Tb Amri Wardhana meminta Ratu Ati Marliati didiskualifikasi sebagai wakil walikota Cilegon tepilih. Terpilihnya Ati dinilai cacat hukum karena tidak melampirkan surat rekomendasi dari DPP Golkar.
Diketahui, pada 12 April 2019, DPRD Kota Cilegon menggelar pemilihan wakil walikota. Ada dua kandidat yang maju, yakni Ratu Ati Marliati yang diusung Partai Golkar dan Reno Yanuar yang didukung PDIP. Dari 34 anggota DPRD, Ati meraih suara 28 suara dan Reno meraih enam suara. Namun, hingga kini, Ati belum juga dilantik.(fdr-ibm/ira)
