CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi bakal segera melakukan perombakan pejabat eselon II. Hal itu dilakukan agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih optimal setelah merombak sebagian pejabat di level eselon III dan IV.
Diketahui, menjelang Lebaran, Jumat (31/5), Edi secara resmi melantik 351 pejabat eselon III dan IV. Di antara mereka ada yang mendapatkan promosi, ada juga yang sekadar dimutasi ke jabatan yang selevel. Jumlah pejabat yang dilantik terdiri dari 265 eselon IV dan 86 orang eselon III.
Dalam kesempatan itu, Edi pun melantik Syafrudin sebagai staf ahli walikota bidang perekonomian dan pembangunan. Ia menjadi satu-satunya eselon II yang dilantik karena organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Syafrudin, yaitu Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) harus demosi menjadi bagian di bawah Setda.
Terkait langkah cepatnya merombak pejabat eselon II, Edi menyatakan bahwa penyegaran pejabat eselon III dan IV harus diiringi dengan langkah yang sama terhadap pejabat eselon II. “Jangan sampai gerbongnya baru, lokomotifnya masih yang lama. Nanti enggak bisa ngebut jalannya,” ujar Edi kepada wartawan.
Untuk itu, Edi berencana pada 21 dan 22 Juni nanti akan melakukan asesmen terhadap seluruh pejabat eselon II. Hal itu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penempatan para kepala OPD. “Selain itu, untuk menentukan jabatan kepala OPD yang mana yang pengisiannya melalui lelang terbuka,” katanya.
Edi memastikan proses asesmen tidak akan berlangsung lama sehingga perombakan pejabat eselon II bisa dilakukan dalam waktu dekat. Meski agak cepat, Edi memastikan penempatan pejabat eselon II dilakukan secara objektif sesuai kapasitas yang dimiliki para pejabat tersebut. “Saya jamin tidak ada ada intervensi dari pihak luar. Enggak ada titip-titipan,” tegas Edi.
Mantan kepala Bappeda Cilegon itu menginginkan setelah adanya perombakan, para pejabat bisa bergerak cepat menjalankan program-program yang telah dicanangkan pemerintah. Terutama pada pelayanan masyarakat, serta program-program prioritas pemerintah yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Di bagian lain, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman berharap para pejabat yang terkena mutasi merupakan hasil kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Cilegon yang dilakukan secara objektif. “Harus sesui kapasitas,” harapnya.
Setelah melakukan perombakan pejabat, Fakih berharap, Edi Ariadi sebagai walikota Cilegon mengawasi kinerja para pejabat tersebut agar tujuan percepatan pembangunan dapat terwujud.
Pengawasan berkala, menurut Fakih Usman, perlu dilakukan. Jika selama pengawasan berkala itu diketahui adanya pejabat yang tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, politikus Partai Golkar itu meminta Edi tidak segan memberikan sanksi. “Jangan segan-segan untuk memindahkannya lagi,” ujar Fakih. (bam/ibm/ira)
