SERANG – Pemprov Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa KTP elektronik (KTP-el) di minimarket. Namun, hal itu baru berlaku pada wilayah hukum Polda Banten saja.
Kepala UPT Samsat Serang Ratu Iloh mengatakan, penyertaan KTP-el sebenarnya untuk keabsahan dan keamanan kendaraan itu sendiri. “Kalau yang tidak bawa KTP-el, kami arahkan ke minimarket,” ujar Iloh, kemarin.
Dikatakannya, penyertaan KTP-el di Samsat memang diharuskan lantaran kebijakan dari kepolisian. Lantaran UPT Samsat bekerja bersama aparat kepolisian dan Jasa Raharja, maka kebijakan itu diikuti.
Ia menerangkan, tahun ini target pendapatan pajak kendaraan Rp126 miliar. Saat ini realisasinya sudah mencapai 39 persen. “Insya Allah tercapai. Tentu kami optimistis,” tuturnya.
Usai cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kemarin, Iloh mengaku, antusiasme masyarakat untuk membayar pajak cukup tinggi. Selain melayani masyarakat di kantor, pihaknya juga menyiapkan mobil Samsat keliling di halaman kantor sehingga masyarakat tidak terlalu membeludak.
Kepala Bapenda Banten Opar Sohari mengatakan, wajib pajak harus dilayani dengan baik. “Jangan dipersulit karena hanya tidak membawa KTP asli,” tegasnya.
Saat ini, pihaknya juga sedang penjajakan untuk bekerja sama dengan Polda Metro Jaya guna mempermudah pelayanan kepada wajib pajak. Untuk itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor yang pelat nomornya bukan wilayah Banten untuk segera dibaliknamakan untuk mempermudah pembayaran pajaknya. “Yang beli kendaraan second (bekas-red) juga,” ujarnya.
Selain menekankan soal KTP, Opar juga mengingatkan kepada para pegawai untuk tidak melakukan pungutan liar. Hal itu ditekankan Opar saat kunjungan ke-11 UPT di bawah Bapenda.
Kata dia, target Bapenda tahun ini secara keseluruhan hampir mencapai Rp12 triliun. Untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, sebesar Rp7,3 triliun. “Realisasinya sudah 40,2 persen. Agar target tercapai semua harus bergerak,” ujarnya.
Disebutkan, selain ada 11 UPT, ada juga 45 gerai. Tak hanya itu, ada juga Samsat keliling untuk melayani masyarakat.
Meskipun ia tak dapat memantau kinerja langsung anak buahnya di 11 UPT itu, tapi Opar dapat memantau melalui CCTV dan timeline untuk melihat capaian. Apabila terjadi perlambatan pendapatan dan pelayanan, akan segera ditangani. (Rostinah)
