SERANG – Rencana pembukaan layanan rawat inap RSUD Kota Serang masih menunggu aturan besaran tarif layanannya. Aturan tersebut akan lebih ditekankan pada orientasi pelayanan daripada mencari keuntungan.
Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Retribusi RSUD Kota Serang sudah diusulkan Walikota Serang Syafrudin ke DPRD Kota Serang. Pada Senin (24/6), seluruh fraksi melalui paripurna pandangan fraksi-fraksi atas raperda itu, juga telah menyepakati untuk pembahasan lebih lanjut melalui panitia khusus (pansus).
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko mengatakan, masalah retribusi sebenarnya sudah diatur dalam Perda Retribusi. Hanya saja, retribusi pada RSUD bersifat khusus sehingga perlu ada payung hukum tersendiri. “Jangan sampai RSUD mengambil retribusi tanpa ada payung hukum, kan salah,” katanya usai paripurna.
Terlebih retribusi pada rumah sakit pelat merah itu bukan berorientasi pada profit oriented. Namun, lebih mengarah pada upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Yang namanya rumah sakit bukan untuk keuntungan, tapi memberikan pelayanan. Walaupun tidak besar, tapi pelayanannya maksimal. Karena itu, retribusinya bukan untuk mencari keuntungan atau usaha,” cetus politikus PDIP itu.
Bambang menilai, retribusi di RSUD Kota Serang tidak masuk dalam kategori potensi yang dapat menunjang APBD. Karenanya, pansus harus bisa menyesuaikan pemberlakuan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Misalnya, tarif pemeriksaan gigi, biaya rawat inap. Termasuk fasilitas kelas yang ada di dalam RSUD. “Apakah rumah sakit itu ada kelas-kelasnya, apakah kelas III semua, apakah ada VVIP, nanti kita kan lihat pelayanan di RSUD kota Serang. Apakah diperuntukkan khusus masyarakat tidak mampu atau seperti apa,” ujarnya.
Pansus, lanjut Bambang, harus bisa memetakan persoalan yang ada sehingga keberadaan RSUD Kota Serang untuk masyarakat. “Jadi, yang penting bukan target pendapatan, tapi pelayanan yang maksimal,”katanya.
Terhitung dari waktu soft launching pada 25 Juni 2018, rumah sakit bertipe C itu telah genap berjalan satu tahun. Bahkan, dengan fasilitas medis dan sumber daya manusia (SDM) yang sudah melayani pasien rawat jalan.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, dengan adanya perda yang mengatur retribusinya maka RSUD Kota Serang sudah me-launching penerimaan pasien rawat inap. “Ini agar kami atau OPD bekerja ada regulasinya,” kata Syafrudin.
Terkait molornya waktu launching yang mestinya dilakukan Juni ini seperti yang pernah disampaikan pihak RSUD dan Dinkes Kota Serang Maret lalu, Syafrudin menjawab diplomatis. Ia hanya menegaskan, tahun ini rumah sakit pelat merah tersebut sudah bisa melayani rawat inap. “Insya Allah paling lambat Desember,” cetus pria kelahiran Serang 6 Januari 1963 itu.
Selain regulasi, penerimaan pasien inap juga harus dibarengi fasilitas dan SDM yang memadai sehingga pelayanan bisa berjalan optimal. Selama ini, rumah sakit yang berlokasi di ruas Jalan Pakupatan-Bendung, Penancangan, Cipocokjaya itu hanya bisa melayani rawat jalan.
“Gedung dan ruangan yang sudah siap, fasilitas penunjang medis juga bertahap sudah siap. Apalagi tenaga kerjanya sudah duluan ada,” katanya.
Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Serang Kosasih menambahkan, bukan soal lama dan cepatnya launching rawat inap. Sebab, semua pelayanan harus disiapkan secara matang karena terkait nyawa manusia.
“Sekarang sudah hampir semua terpenuhi mulai gedung alkes. Jadi, tinggal perda-nya saja,” katanya.
Setahun berjalan pasca soft launching, ucap Kosasih, justru semakin memantapkan SDM yang ada di rumah sakit. Mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit dan mendapat pelatihan secara manajemen. “Kan pegawainya orang baru, jadi sambil melatih mereka adaptasi,” katanya.
Sedangkan untuk kelengkapan SDM, lanjutnya, sudah terpenuhi jika sesuai dengan RSUD yang tipe C. Mulai dari tenaga medis dokter umum, spesialis, hingga perawat. “Kalau sesuai tipe C sudah terpenuhi, dokter spesialis sudah terpenuhi. Sekarang tinggal penambahan beberapa alkes, laboratorium, dan Ipal yang sedang berjalan,” ujarnya. (ken/alt/ira)
