Soal Kerja Sama dengan ASDP
CILEGON – PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry dan Pemkot Cilegon hingga kini belum menemui kesepakatan terkait kerja sama penggunaan lahan milik Pemkot Cilegon. Walikota Edi Ariadi bahkan menyebut bahwa birokrasi di badan usaha milik negara (BUMN) membuatnya pusing.
Diketahui, meski Terminal Eksekutif di Pelabuhan Merak sudah beroperasi dan menggunakan lahan milik Pemkot Cilegon sebagai jalan akses masuk, tetapi pola kerja sama serta besaran kompensasi yang harus diberikan ASDP ke Pemkot Cilegon belum jelas.
RelatedPosts
Edi Ariadi mengaku, telah menghubungi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi terkait persoalan kerja sama pemanfaatan lahan tersebut. Namun, belum ada jawaban pasti yang ia terima saat itu.
Edi mengaku, menghubungi Ira Puspadewi pekan lalu. Hal itu ia lakukan karena Pemkot Cilegon terus didesak oleh DPRD Kota Cilegon terkait persoalan kompensasi sewa lahan ke ASDP. “Seberang saya itu (menyebut kantor DPRD), Dewan sudah tanya-tanya saja, kapan diselesaikannya. Masa saya harus palangi mobil (di Dermaga Eksekutif Merak) biar urusannya selesai,” ujar Edi kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Edi menduga lambatnya pembahasan terkait kerja sama pemanfaatan lahan itu karena birokrasi yang berlaku di perusahaan BUMN yang berbelit-belit. “Ternyata birokrasi di BUMN pusing juga,” ujar Edi, dengan nada kesal.
Edi berharap, kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak bisa segera disepakati untuk bahan pertanggungjawaban Pemkot Cilegon terhadap lahan milik pemerintah yang telah digunakan oleh ASDP tersebut.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry Cristine Hutabarat menjelaskan, pihaknya telah mengajukan proposal ke Pemkot Cilegon terkait kerja sama pemanfaatan lahan tersebut. Namun, Pemkot belum merespons usulan-usulan yang tertuang dalam proposal tersebut.
“Sekarang masih tahap pembahasan di Pemkot, kami juga menunggu,” ujar Cristine, kemarin.
Kata Cristine, proposal itu berisikan seputar bentuk kerja sama yang lebih optimal. Namun, ia mengaku, belum bisa membeberkan bentuk kerja sama yang seperti apa dan berapa tawaran harga yang diusulkan oleh ASDP ke Pemkot Cilegon.
Menurutnya, ASDP baru bisa membeberkan jika sudah ada kesepakatan antara Pemkot dan ASDP terkait bentuk kerja sama. Sedangkan terkait harga, menurutnya, ASDP mempunyai lembaga independen yang bertugas menentukan harga tersebut. (Bayu M/RBG)
