SERANG – Dua mantan petinggi Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan (Bapelkes) Krakatau Steel (KS) divonis berbeda di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (26/7). Keduanya dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dana Program Kesehatan Pensiunan (Prokespen) PT KS tahun 2013-2014.
Dua terdakwa itu yakni mantan ketua Yayasan Bapelkes KS Herman Husodo dan mantan manajer Investasi Bapelkes KS KS Triono. Herman Husodo diganjar pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.
Herman Husodo juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp30 juta subsider satu tahun penjara. “Barang bukti sebesar Rp30 juta dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti,” kata ketua majelis hakim Hosianna Mariani Sidabalok.
Sementara, Triono divonis 13 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Triono juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp100 juta subsider satu tahun penjara. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triono dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” kata Hosianna Mariani Sidabalok dalam sidang yang dihadiri oleh tim JPU Kejati Banten Pantono, Dipiria, dan Erlangga Jayanegara.
Pada persidangan itu, majelis hakim berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten terkait unsur pidana yang dilanggar oleh kedua terdakwa. JPU berpendapat keduanya terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 66 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primer. Sedangkan, majelis hakim menilai keduanya tidak memenuhi unsur dakwaan primer. Mereka justru dianggap telah memenuhi dakwaan subsider, yakni Pasal 3 Undang-undang yang sama.
Namun, vonis penjara terhadap Herman sesuai dengan tuntutan JPU. Tetapi, vonis denda terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU. Semula, JPU menuntut pidana denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan. Bahkan, vonis Triono lebih berat satu tahun dari tuntutan JPU. Semula, JPU menuntut Triono dengan 12 tahun penjara dan Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.
Diuraikan majelis hakim, Herman dan Triono dinilai bersalah lantaran menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan tiga perusahaan tanpa menggubris arahan pembina Bapelkes KS. Tiga perusahaan itu yakni PT Novagro Indonesia (NI), PT Lintasan Global Nusantara (LGN), dan PT Bahari Megamas (BM). Sehingga, negara merugi Rp118,228 miliar lebih.
Sebelum menjalin KSO pada 2013-2014, urai Erlangga, Direktur Utama PT NI dan PT LGN Ryan Anthoni (terpidana 10 tahun penjara) bertemu Manajer Investasi Yayasan Bapelkes KS yang kala itu dijabat Arief Santosa, Juli 2012. Ryan Anthoni memberikan proposal penawaran kerja sama bidang batu bara kepada Arief Santosa, tetapi ditolak. Akhir 2012, Ryan Anthoni kembali menemui manajer investasi Yayasan Bapelkes KS yang telah dijabat Triono di kantor Yayasan Bapelkes KS.
Usai pertemuan itu, Ryan Anthoni bersama Direktur PT BM Andi Gouw, Edwin Gouw, dan Andi Arif mengajak Triono menghadiri presentasi Eka Wahyu Kasih selaku Direktur PT Kasih Industri Indonesia (KII) di kantor PT KII di Jakarta Barat. Disimpulkan, PT NI akan menanggung pembiayaan pembelian batu bara untuk ekspor ke China didasarkan kontrak kerja dengan PT KII.
Ryan Anthoni kemudian meminta kesediaan Triono melakukan KSO dengan perusahaannya. Tetapi, Triono meminta jaminan 100 persen dari dana yang dikerjasamakan. Hasil pertemuan itu oleh Triono dilaporkan kepada Herman Husodo. Tak lama, penawaran Ryan Anthoni disetujui dengan alasan PT NI telah mengeluarkan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN).
Pada 2013, PT NI membuat KSO dengan Bapelkes KS senilai Rp208 miliar lebih. Usai KSO ditandatangani, PT NI menerima kucuran dana. Dana yang diterima Ryan Anthoni seolah-olah digunakan untuk membeli batu bara dari PT Mutiara Fortuna Raya (MFR). Padahal, PT MFR adalah anak perusahan PT KII. PT MFR kemudian mentransfer dana tersebut ke rekening PT KII. Oleh PT KII, dana itu digunakan membeli batu bara dari PT Senamas Energindo Mineral (SEM).
Lalu, pada 2013, Herman Husodo menerbitkan surat pengakuan utang sebesar Rp34 miliar untuk PT LGN. Dana itu digunakan untuk pembelian kapal pengangkut batu bara. Sebagai imbalan, Ryan Anthoni memberikan sepuluh persen saham PT LGN kepada Triono dan Herman Husodo. Dijanjikan utang itu lunas selama 18 bulan dengan cara dicicil Rp2,4 miliar setiap bulan. Namun, PT LGN baru menyetorkan Rp6,6 miliar. Total kerugian dari KSO itu mencapai Rp118,228 miliar.
“KSO telah bertentangan dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes KS Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi,” kata Hosianna Mariani Sidabalok.
Usai pembacaan vonis, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya dan JPU menyatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir yang mulia,” kata JPU Dipiria. (nda/ags)











