RANGKASBITUNG – Pemkab Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengusulkan Jalan Cimampang-Ciparay sepanjang 24,9 kilometer menjadi jalan provinsi. Jalan yang dibuka pada 2016 itu, kini kondisinya masih rusak dan belum tersentuh pembangunan.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Lebak Horison Nusadjati mengaku, usulan pelimpahan kewenangan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi telah disampaikan kepada Gubernur Banten. Harapannya, kata dia, tahun depan status jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Panggarangan dan Cibeber itu beralih menjadi jalan provinsi.
“Iya, kita kembali usulkan Jalan Cimampang-Ciparay menjadi jalan provinsi. Karena, kita enggak punya anggaran yang memadai untuk membangun jalan tersebut,” katanya, Selasa (30/7).
Menurut Horison, pada 2017 Bupati Iti Octavia Jayabaya telah menyampaikan usulan perubahan status Jalan Cimampang-Ciparay. Namun, karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, maka proses pelimpahan kewenangan jalan tersebut terhambat hingga saat ini.
“Semoga enggak ada hambatan lagi, karena syarat yang diinginkan Pemprov Banten sudah kita penuhi. Jika dilimpahkan ke provinsi, saya yakin jalan tersebut akan mulus. Apalagi, Provinsi Banten punya anggaran yang melimpah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik,” katanya.
Horison mengatakan, Jalan Cimampang-Ciparay merupakan jalur strategis yang menjadi penghubung wilayah Lebak Selatan dengan Lebak Utara. Selain itu, jalan tersebut juga akan menjadi jalur wisata yang dapat dinikmati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia.
“Wisatawan bisa menikmati paket wisata alam dengan dukungan infrastruktur berkualitas. Mereka bisa mulai perjalanan dari Rangkasbitung menuju Cipanas,” katanya.
Pelaksana Teknis (Peltek) Jalan Cipanas-Warung Banten pada Dinas PUPR Provinsi Banten Kuncoro Adakiri tidak membantah, Pemkab telah mengusulkan pelimpahan status Jalan Cimampang-Ciparay sepanjang 24 kilometer lebih menjadi jalan provinsi. Sehingga, apabila disetujui maka tahun depan ruas jalan tersebut dapat dibangun Pemprov Banten. “Disetujui atau tidak usulan itu menjadi kewenangan Gubernur Banten. Kita tunggu saja, mudah-mudahan cepat disetujui,” katanya. (tur/zis)
